Penundaan PMN 2016, Sinyal Kinerja Menteri BUMN Buruk
abadikini.com, JAKARTA – Pengesahan UU APBN 2016 yang berjalan alot menyisakan ketidakpuasan di parlemen. Politikus PDIP Hendrawan Supratikno mengakui ada hal serius di balik pembahasan RAPBN 2016 silam yang alot.
“Kalau ini sampai menit-menit terakhir, ya itu artinya alot dan serius,” kata Hendrawan Supratikno saat ditemui di Menteng, Jakarta, Sabtu (31/10).
Anggota Komisi XI DPR itu mengungkapkan, hampir semua fraksi di DPR menyoroti sejumlah soal yang sama. Misalnya, pemerintah yang dinilai terlampau optimistis dalam menentukan asumsi penerimaan fiskal.
Demikian pula dengan asumsi angka pertumbuhan di tahun 2016. Namun, yang paling mengemuka ialah penyertaan modal negara (PMN) yang akan disuntikkan kepada BUMN-BUMN.
Meskipun pada akhirnya pembahasan mengenai PMN ditunda hingga APBNP 2016 nanti, kata Hendrawan, hal itu mencerminkan lemahnya kinerja Menteri BUMN Rini Soemarno. Fraksi PDIP bahkan menegaskan agar Presiden mempertimbangkan pencopotan Menteri Rini.
“Dari 10 fraksi, sembilan fraksi secara tegas meminta PMN untuk ditinjau ulang. Itu kan sudah jelas message-nya,” ucap Hendrawan.
Hendrawan menuturkan, Menteri BUMN kerap kali meminta suntikan PMN tiap kali rapat kerja dengan komisi terkait di parlemen. Masih menurut Hendraman, proposal yang diajukan Menteri Rini kerap tidak sesuai dengan besaran dana yang diminta. Tidak ada lampiran feasibility studies, target penggunaan PMN, dan sebagainya.
“Proposal konstituen di dapil kami masih lebih lengkap, lebih bagus dibanding ini (proposal Menteri Rini). Kalau seperti ini, waduh, ini bukan BUMN, tapi badan usaha milik moyang,” ucap Hendrawan.
Bahkan, politikus partai pendukung pemerintah itu bersimpulan, kinerja Menteri Rini hanya akan menurunkan wibawa pemerintah. BUMN-BUMN semestinya menjadi cara bagi negara untuk mendapatkan keuntungan, bukan beban anggaran. (udin.ak)
