Pemerintah Tidak Keberatan Alokasi Dana PNM Dihapus Dari RAPBN 2016

abadikini.com, JAKARTA – Pemerintah menyatakan tidak keberatan kalau alokasi dana Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada sejumlah BUMN sebesar Rp39 triliun tidak dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2016.

“PMN kami tidak keberatan sebesar Rp39 triliun itu di-hold atau ditunda kemungkinanannya,”  kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat raker dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Kamis malam.

Pernyataan tersebut disampaikan Bambang menanggapi pernyataan Anggota DPR RI dari Partai Gerindra Willgo Zainar yang menolak pemberian PMN kepada BUMN.

“Saya sepakat dengan Pak Willgo, hasil revaluasi PMN tanpa harus memberi “fresh cash” untuk PMN,” ujar Bambang.

Bambang menambahkan, jika seandainya pemberian PMN untuk BUMN mau dilakukan, harus menunggu APBNP dari hasil revaluasi.

Lanjut Bambang ,  jika PMN tidak dimasukkan ke dalam RAPBN 2016, juga tidak dapat serta merta dipindahkan dari alokasi untuk pembiayaan ke alokasi belanja.

“Kalau pindah, bisa defisit (anggaran) dari 2,1 persen menjadi 2,4 persen kalau dinaikkan ke belanja,” kata Bambang.

Sebelumnya, Willgo Zainar menyoroti alokasi PMN dalam RAPBN 2016 sebesar Rp39 triliun. Ia menilai realisasi PMN dari APBNP 2015 sendiri masih belum optimal. Dari PMN sebanyak Rp62 triliun, baru terealisasi Rp28 triliun dan masih tersisa Rp34 triliun.

“Bagi kami, ini belum suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Kami lebih ingin anggaran alokasi PMN dialihkan untuk tambah alokasi dana desa. Ada 74.000 desa, kalau Presiden Jokowi commit, realisasikan janji sekitar Rp1 miliar per desa, berarti perlu ada Rp74 triliun,” ujarnya.

Rapat kerja pemerintah dengan Banggar sendiri masih berlangsung hingga berita ini diturunkan. Kamis ini adalah hari terakhir pembahasan teknis RAPBN 2016 sebelum disahkan Jumat besok di Rapat Paripurna DPR. (udin.ak)

Baca Juga

Berita Terkait
Close
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker