Pemprov Jatim, Evaluasi Perijinan Tambang
Jember -abadikini.com – Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti menegaskan kesiapannya untuk menindak tegas semua pelaku tanpa tebang pilih dalam tragedi tambang pasir “berdarah” yang menewaskan Salim Kancil di Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Proses hukum terhadap kasus ini sedang disidik Polda Jatim dan Polres Lumajang.
“Saya minta kasus Lumajang diselesaikan dengan baik, itu tuntutan saya. Oleh karena itu, saya memilih orang-orang terbaik untuk menyelesaikan kasus itu,” beber Badrodin saat berpidato di hadapan ribuan orang di Pondok Pesantren Baitul Arqom, di Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, kemarin.
Badrodin yang juga asal Jember itu menegaskan, sudah dilakukan proses hukum, bagi siapa saja yang bersalah dan terlibat, penambang, pelaku pembunuhan, kepala desa, bahkan anggota Polri, semuanya dilakukan proses hukum sesuai dengan aturan.
Menurut Kapolri, anggota Polri yang diduga terlibat dalam aliran dana tambang pasir di Desa Selok Awar-awar itu sudah menjalani sidang disiplin di Kepolisian Daerah Jatim. Kemungkinan anggota Polri yang terlibat bisa saja bertambah, namun hal tersebut harus didukung dengan fakta hukum.
Kalau ditemukan bukti, tambah Kapolri, akan diproses sesuai aturan baik sidang disiplin maupun tindak pidananya. Kalau belum ditemukan bukti, maka tidak bisa diproses.
Sebelumnya, Kapolri Jendral Pol Badrodin Haiti menginstruksikan Polda Jatim untuk mengusut dugaan adanya tiga anggota Polri yang menerima suap dari pengusaha tambang pasir ilegal di Desa Selok Awar-awar, Lumajang.
Sehingga dampak dari kasus tambang lumajang menyebabkan beberapa tambang daerah jawa timur di evaluasi, dan yang paling terasa adalah sopir material pasir saat di konfomasi ke salah satu pekerja tambang di kabupaten bondowoso.
“Untuk tambang manual jalan terus, dampak yang paling terasa adalah sopir material pasir dan batu, mereka harus beli pasir kesebagian wilayah jember yang masih buka”
Sehingga lanjutnya “ mereka para sopir harus beli ke mayang atau pakusari (kabupaten jember) dan mereka antre dari jam 2 malam untuk dapat nomer santrean baru terisi jam 8 – 9 pagi, saya sendiri masih kerja tapi ngak tau sampai kapan tapi saya kuatir” kata catur. (12/10/15)
Dalam hal ini patutlah pemprov jawa timur bertindak cepat dan memberikan solusi bagi pekerja – pekerja tambang khususnya jawa timur agar kekuatiran para pekerja tambang pasir mendapatkan kepastian.
Di kesempatan berbeda saat lalu Wakil Gubernur jatim Saifullah Yusuf menegaskan”Ini kesempatan dan momentum keseluruhan terhadap perizinan-perizinan tambang se-Jatim. Jadi evaluasi dan harus dijadikan pelajaran,” ucap Gus ipul wakil gubernur jatim ketika dikonfirmasi di Surabaya,Jumat (2/10/2015). (lud.ak)
