Ketum PBB Yusril : Presiden Harus Memberi Arahan Yang Jelas Kepada Aparatur DiBawahnya
abadikini.com, JAKARTA – Ketum PBB Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra berpendapat bahwa Presiden harus memberikan arahan yang jelas kepada aparatur penegak hukum dibawahnya tentang mana perbuatan yang tergolong korupsi dan mana yang kesalahan prosedur dan administrasi saja.
“Presiden harus memberikan arahan yang tegas kepada aparatur penegak hukum dibawahnya mana perbuatan yang tergolong korupsi dan mana yang kesalahan prosedur dan administrasi belaka. Ujar Yusril melalui pesan singkat, Kamis (3 /9/2015)
menurut Yusril, dalam hal penegakkan hukum aparat penegak hukum tidak membuat tafsir sendiri-sendiri tentang mana yang termasuk kategori korupsi mana yang tidak.
“Dengan begitu maka penyerapan anggaran menjadi lancar dan pejabat di bawah tidak ragu-ragu dan takut untuk membelanjakan dana APBN dan APBD, “ kata Yusril.
Ketum PBB ini menilai model pemberantasan korupsi yang diterapkan di Indonesia sekarang ini adalah model yang salah arah, bukannya membuat negara tambah kaya, malah sebaliknya jadi tambah miskin.
Pertumbuhan ekonomi hanya bisa terjadi karena investasi, konsumsi dan government expenditure dari APBN, APBD termasuk juga belanja BUMN dan BUMD. Kalau dana-dana itu tidak dibelanjakan, maka kontraktor di daerah-daerah itidak ada kerjaan dan akibatnya tidak terjadi penyerapan tenaga kerja, papar Yusril. (udin.ak)
