Serikat Tenaga Kerja Makmur Indonesia (STEKMI) : Pemerintah Harus Tanggung Biaya Hidup Buruh Yang di-PHK
Sekretaris Jenderal Serikat Tenaga Kerja Makmur Indonesia (STEKMI), M Saleh Rumata mengatakan, aksi unjukrasa buruh besar-besaran yang terjadi, Selasa (1/9) karena pemerintah gagal mengelola keuangan negara.
Namun, akibatnya para buruh, petani dan nelayan selalu menjadi korban. Ratusan ribu buruh terancam di PHK (pemutusan hubungan kerja), sementara petani dan nelayan tak mampu lagi membeli kebutuhan pokok yang harganya terus beranjak naik. Kenaikan harga-harga ini tidak diikuti kenaikan penghasilan. Yang terjadi justru penghasilan mengalami penurunan.
Karena itu, Saleh meminta pemerintah harus bertanggungjawab. Pemerintah harus menanggung biaya hidup para buruh yang terkena PHK.
“Demikian juga terhadap petani dan nelayan, pemerintah harus memberikan bantuan sebesar-besarnya sehingga mereka dapat beraktivitas seperti biasa dengan tingkat penghasilan mencukupi,” kata Saleh.
Saleh, mengatakan ketika belum di-PHK, selama ini buruh yang bekerja hanya untuk mencukupi kebutuhan makan. Penghasilan yang ada sangat tidak memungkinkan bagi peningkatan kesejahteraan. Termasuk menabung untuk masa depan. Karena itu, kata dia, perlu ada terobosan kebijakan dari pemerintah.
“Jika tidak, menurut Saleh, maka selamanya buruh tidak dapat menikmati hidup yang layak. Namun, kami buruh bekerja hanya cukup untuk makan. Kami hanya menuntut hak untuk bisa hidup layak. Dana yang ada di BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) adalah hasil keringat kami,” ujarnya
