Pemerintah Kota Tidore Kembali Torehkan Kinerja Positif
abadikini.com, TIDORE – Mengakhiri tahun 2017, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan kembali menorehkan kinerja positif dan cukup menggembirakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Maluku Utara, telah disimpulkan bahwa Kota Tidore Kepulauan Cukup Efektif melakukan Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2016 dan Semester I Tahun 2017.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini diserahkan oleh Kepala Sub Auditorat BPK Perwakilan Ternate, Agus Priyono, mewakili Kepala BPK dan diterima Walikota Tidore Kepulauan, H. Ali Ibrahim didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Mochtar Jumati, bertempat di Gedung BPK di Kota Ternate, Jum’at (15/12).
Pemeriksaan yang dimulai sejak awal Oktober silam ini ditujukan untuk menilai efektivitas pengelolaan obat dalam penyelenggaraan program JKN pada Dinas Kesehatan beserta Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah (RSD) Kota Tidore Kepulauan.
Dalam LHP tersebut dikatakan bahwa Pemerintah Kota Tidore Kepulauan telah berupaya mengelola obat dalam penyelenggaraan JKN secara maksimal untuk menjamin ketersediaan dan mutu obat yang baik. Dengan tidak mengesampingkan hal-hal positif dan capaian keberhasilan atas upaya yang telah dilakukan pemerintah Kota Tidore Kepulauan baik melalui Dinas Kesehatan, Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan dan RSD Kota Tidore Kepulauan, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan-permasalahan yang perlu mendapat perhatian.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, disimpulkan bahwa Pemkot Tidore Kepulauan cukup efektif melakukan Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2016 dan Semester I Tahun 2017.
Hal ini terbukti dengan adanya kondisi yang mencakup belum lengkapnya pedoman yang memadai atas perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan (termasuk pemusnahan) dan pendistribusian, pemberian obat dan Monev atas pengelolaan obat. Serta pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penyimpanan (termasuk pemusnahan) dan pendistribusian, pemberian obat dan Monev atas pengelolaan obat belum sepenuhnya dilakukan secara memadai.
LHP ini juga memuat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Tidore Kepulauan baik yang berasal dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas maupun yang berada di RSD Kota Tidore Kepulauan. Dari laporan sejumlah permasalahan tersebut, BPK menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Walikota Tidore Kepulauan untuk Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
Dari penyampaian rekomendasi ini, BPK menunggu jawaban atau penjelasan dari Pemkot Tidore Kepulauan tentang tindak lanjut atas rekomendasi selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP ini diserahkan.
Usai menerima LHP BPK, Walikota H. Ali Ibrahim menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK Perwakilan Ternate yang telah tuntas melakukan pemeriksaan dio Kota Tidore Kepulauan. H. Ali Ibrahim juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh jajaran di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan RSD Kota Tidore Kepulauan yang telah menunjukkan kinerja yang cukup menggembirakan. Dikatakan walaupun masih banyak kekurangan namun apa yang telah diraih melalui LHP ini menggambarkan kesungguhan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan.
H. Ali Ibrahim menambahkan bahwa pencapaian dari LHP ini merupakan bukti penghargaan atas kerja keras seluruh petugas kesehatan di Kota Tidore Kepulauan. Namun yang lebih penting adalah aspek pelayanan kesehatan dapat terlaksana dengan baik dan terjadi peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Pungkasnya.
Turut hadir dalam penyerahan LHP ini, Assisten Setda Bidang Administrasi, Hj. Kartini Elake, Kepala Inspektorat, Hj. Kartini Hadadi, dan Sekretaris RSD Tidore Kepulauan. (beng.ak)
