PSI Waspadai Gejala Bagi-Bagi Jabatan Rezim Anies – Sandi
Abadikini.com, JAKARTA- DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menyayangkan penunjukkan Sarman Simanjorang sebagai Komisaris Utama PT Delta Djakarta. Pasalnya, Sarman adalah sahabat dan pendukung dari rezim Gubernur Anies Baswedan – Wakil Gubernur Sandiaga Uno.
PSI Jakarta menilai penempatan kawan pemimpin ibu kota ini sebagai gejala akan adanya praktik bagi-bagi jabatan kepada kolega.
“Ini adalah gejala munculnya kembali cara lama politik pemerintahan yang memberikan jabatan kepada para kawan. Harusnya dibuka luas-luas, kalau memang cari dari kalangan profesional ya jangan sekedar cari yang kenal atau banyak membantu di masa Pilkada saja. Lama-lama kepercayaan publik bisa hilang,” kata Ketua DPW PSI Jakarta Michael Victor Sianipar, Sabtu (28/4).
Michael menyayangkan pengangkatan Sarman karena ini akan membawa preseden buruk bagi pemerintahan di ibu kota saat ini. Terlebih lagi, banyak pihak, mengetahui aktivitas Sarman mendampingi Sandiaga Uno selama masa kampanye pilkada tahun lalu.
Sarman juga rajin menemani Sandi jika ada pertemuan dengan para birokrat pemerintahan.
“Apakah tidak cukup dengan memasukkan para tim sukses ke dalam TGUPP sehingga harus BUMD juga yang jadi sasarannya? Saya rasa Pemprov harus bisa menjelaskan urgensi dan tujuannya apa, dan kita jangan puas sebelum ada penjelasan tersebut,” lanjut Michael.
PSI Jakarta berharap masyarakat Jakarta terus mengawasi manuver kedua pemimpinnya ini. Apalagi, sudah hampir lewat masanya ‘puasa’ pergantian pejabat pemerintah.
“PSI Jakarta berkomitmen untuk selalu mengawasi kebijakan Pemprov DKI Jakarta agar tak hanya menguntungkan pihak tertentu saja, melainkan seluruh warga DKI yang sudah memberikan amanah kepemimpinan ibu kota kepada pasangan Anies-Sandi,” tegas Michael.
Berhembus juga isu akan adanya perombakan pejabat di lingkungan Pemprov DKI dalam waktu dekat. PSI mengingatkan agar proses perombakan dilakukan dengan transparan dan bertanggung jawab seperti pada era Basuki T Purnama alias Ahok.
“Kami akan memperhatikan apakah rotasi pejabat sudah mengikuti proses dan sistem lelang yang sudah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya. Hasil tes dan lainnya harus dibuka ke publik,” tutup Michael.
