Prabowo Berselingkuh?
Prabowo cawapres Jokowi? Pintunya sudah mulai tertutup. Terlalu besar risiko moralnya buat Prabowo. Tak manis untuk mengisi usia senjanya. Juga risiko sosial buat Gerindra.
Mau maju lagi? Lawan Jokowi? Seandainya iya, itu juga berat. Orang bilang: terlalu nekat. Elektabilitas rendah, dan logistik tak punya. Hampir semua analis politik memprediksi, Prabowo akan kalah. Kok tetap deklarasi maju?
Pertama, demi elektabilitas Gerindra. Majunya Prabowo akan jadi heroisme partai. Semangat dan militansi kader Gerindra tumbuh, branding partai akan lebih masif. Pilpres dan pileg bersamaan akan menguntungkan jika partai punya calon dari internal.
Kedua, boleh jadi deklarasi Prabowo sebagai “sikap politik perlawanan”. Bahwa Gerindra konsisten sebagai partai oposisi. Tak ada ruang untuk berkoalisi dengan istana. Setelah koalisi dengan PKS solid, kader partai terkonsolidasi, mesin partai sudah mulai panas, Prabowo limpahkan tiket Gerindra ke calon alternatif. Strategi mengecoh istana. Cukup cerdas dan menarik.
Tapi, godaan terus membuntuti. Sejumlah pihak dari istana tak berhenti melobi. Mendorong agar Prabowo tetap maju. Sejumlah “misteri pertemuan” istana-Prabowo terjadi secara intens. Muncul dugaan: jangan-jangan sudah ada deal. Prabowo tetap maju, sengaja didesign untuk kalah. Kekalahan ini bisa dikompensasi oleh pihak istana. Misal, kursi kabinet dan jabatan ketua DPR.
Tak ada yang mustahil dalam politik. Semua bisa terjadi. Lalu, bagaimana nasib partai koalisi yang lain? Dalam hal ini PKS misalnya. Tak perlu tahu! Pasca pilpres, koalisi bisa berubah. Berkhianat dong? Indonesia belum mengenal koalisi permanen.
Disinilah persekutuan dua partai ini diuji. Jaga komitmen, atau berselingkuh untuk alasan masa depan partai masing-masing.
Jika godaan istana itu benar adanya dan diterima Gerindra, maka pilpres tak jadi beban bagi Prabowo. Menang bukan target. Yang penting, suara Gerindra naik dan punya banyak anggota DPR dan DPRD. Tak susah payah nyiapin logistik. Bila perlu, minta bantuan istana. Pasti untung! Dari pada harus fight. Dari pada tiket diberikan calon lain. Menang belum tentu. Kerja kader tak optimal. Suara partai tak maksimal. Masuk akal!
Kabar operasi “Jokowi calon tunggal” atau “munculkan calon boneka” terus berlangsung. Segala strategi terus diuji coba. Lobi-lobi intens dilakukan. Berhasilkah? Belum bisa dilihat sekarang.
Operasi di partai Gerindra lebih terbuka. Komunikasinya cair. Lebih fleksibel. Tak ada beban psikologi dan emosi. Sebab, Prabowo seorang pemaaf. Bahkan sangat pemaaf. Mudah melupakan kesalahan orang lain di masa lalu. Ini celah dan kesempatan buat lawan.
Beda dengan Demokrat misalnya. Harganya pasti. Seperti harga barang di mall. Kurang fleksibel. Susah ditawar. Lebih kaku. Atau malah “selalu ragu”. Ditambah jejak masa lalu SBY dengan ketua PDIP. Persoalan “rasa” ikut terlibat.
Pernyataan SBY: 2019 insya Allah ada presiden baru. Itu sinyal. Lobi “tak deal”. Bagi istana, ini ribet. Tarik-ulurnya menghabiskan energi. Bisa berujung seperti 2014: “Non Blok”. Jalan tengah.
Jika kubu Demokrat “Non Blok”, dan Prabowo maju untuk kalah, maka demokrasi Indonesia telah sekarat. Pilpres tak menarik, kecuali hanya sebagai pesta buang-buang anggaran.
Rakyat mesti hadir. Mengontrol proses demokrasi yang berpotensi tersesat dan keluar dari jalannya. Sah secara hukum, tapi tak bermartabat secara politik. Bagaimana caranya? Gerakan 2019 Ganti Presiden salah satunya. Penting sebagai penyeimbang. Agar ada balance. Kompetisi adalah syarat mutlak bagi sebuah demokrasi. Siapapun pemenangnya di 2019 nanti, harus dihormati dan didukung bersama. Tapi, kompetisi perlu ada dan dijaga agar demokrasi itu nyata, serius, fair dan adil. Melalui proses demokrasi, rakyat ingin mendapatkan pemimpin terbaik. Bukan pemimpin yang lahir dari rekayasa.
Tak ada kompetisi, demokrasi mati. “Kompetisi rekayasa” dan “kepura-puraan”, hanya akan mewariskan kemunafikan kepada anak bangsa. Generasi masa depan akan kehilangan jiwa patriot dan petarungnya. Yang terwarisi adalah cara-cara culas dan ternoda.
Rakyat mesti hadir untuk menjaga agar demokrasi tetap punya spirit. Mendorong sejumlah tokoh, bila perlu lebih dari dua pasang capres-cawapres. Ini penting, untuk memastikan tak ada kepura-puraan demokrasi, perselingkuhan pilpres dan penghianatan kepada rakyat.
Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
