Universitas Islam Internasional Indonesia Akan Dibangun Di Kota Depok
Abadikini.com, JAKARTA- Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir mengatakan lahan yang tersedia untuk pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) sekitar 127 hektare. Lahan itu digunakan hanya 20-30 persen, sisanya untuk infrastruktur atau untuk ruang hijau.
“Itu masih tahap persiapan dan yang bertugas adalah Kementerian Agama, sementara Kemenristek hanya membantu akademiknya,” sebut Nasir usai Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis sore (18/1).
Masalah perizinan program studi, menurut Nasir, akan diajukan oleh Kementerian Agama, nanti Kemenristekdikti akan membantu evaluasi. Kalau sudah setuju, maka akan langsung dibuka program studinya.
“UIII ini ditujukan untuk seluruh dunia, bagaimana Islam yang bisa memberikan manfaat bagi kita semua, yang bersifat toleran dan moderat, ini yang dipahamkan,” jelas Nasir.
Kemenristek, lanjut Nasir, tidak membatasi jumlah program studinya, selama tetap berkonsentrasi pada pemberian islamic studies atau pemberian bidang-bidang ilmu agama Islam.
Mengenai rencana lokasi, Nasir menyampaikan bahwa karena lokasi bersinggungan dengan permukiman penduduk, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang akan menangani.
“Permukiman itu nantinya akan direlokasi karena kawasan itu harus bersih. Presiden telah memberikan instruksi agar masalah lahan segera diselesaikan agar bisa segera digunakan. Lokasi pembangunan UIII akan berada di Depok di lahan milik RRI,” pungkas Nasir.
Sementara itu, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menyampaikan bahwa Pemprov Jabar dan Pemkot Depok menyambut baik terkait akan dibangunnya kampus UIII.
Dia menambahkan bahwa berdasarkan Perpres Nomor 57/2016, Pemprov Jabar dan Pemkot Depok bertugas untuk membuat Tim Penanganan Dampak Sosial kemasyarakatan.
“Kami sedang menginventarisasi persoalan sosialnya, dan apa saja solusi yang harus dilakukan oleh kita, sehingga pembangunan kampus yang sangat besar ini tidak berdampak sosial,” Ahmad Heryawan seperti dilansir dari laman Setkab. (ak/rmol)