GMNI Tanggapi Pemerintahan Zaman Now Tak Becus Urus Pangan, Nawacita Hanya PHP??

Abadikini.com, JAKARTA – Kebijakan pemerintah melakukan impor beras sebanyak 500 ribu ton menjelang masa panen raya Februari-Maret 2018 jelas menyengsarakan petani.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) Robaytullah Kusuma Jaya kepada wartawan, Jumat (19/1/2018).

Menurut Robaytullah, kebijakan tersebut dikekhawatiran akan membuat harga gabah anjlok, meskipun pada 2017 mengalami surplus. Hal itu akibat monopoli harga yang bisa menyebabkan ketidakstabilan harga beras.

“Kesimpangsiuran data yang tidak sinkron antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan jadi titik awal polemik yang ada di dalam tubuh kabinet, sehingga masyarakat menjadi resah,” kata Robaytullah.

Hal ini, sambung dia, membuktikan bahwa Pemerintahan Jokowi-JK selama ini tidak serius dalam melaksanakan program kedaulatan pangan di Indonesia.

“Jargon kampanye Nawacita hanyalah sebatas slogan dan janji-janji palsu,” tegas Robaytullah.

DPP GMNI mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam hal keberpihakan terhadap kelompok petani sebagai pahlawan pangan. Misalnya memberikan kemudahan pengadaan mesin pengering padi, pendampingan secara profesional dalam pengelolaan, dan bisnis pertanian.

Atas kebijakan tersebut GMNI mengeluarkan 6 sikap. Pertama, pemerintah tidak serius melaksanakan program Kedaulatan Pangan Nasional, menyusul kebijakan impor beras akhir Januari 2018.

Kedua, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan tidak becus dalam melaksanakan amanat rakyat untuk mengendalikan pasokan beras, memberikan data yang akurat, serta menyebabkan ketidakstabilitan harga beras. “Padahal persoalan pangan adalah persoalan hidup matinya rakyat Indonesia,” ujarnya.

Ketiga kebijakan impor beras membuktikan pemerintah gagal mengontrol distribusi beras, sehingga mengakibatkan kerugian bagi petani dan masyarakat. Keemat keijakan impor beras indikasi bahwa pemerintah saat ini cenderung berkarakter neo-kolim dan menyimpang dari ideologi pancasila.

Kelima mendesak Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan segera mengkaji ulang serta memberikan data yang valid kepada masyarakat terkait ketersediaan stok beras.

“Terkahir kami menuntut pemerintah segera melaksanakan pemberantasan segala bentuk permainan mafia pangan yang mengakibatkan instabilitas harga beras,” demikian Robaytullah. (rfl.ak/rmol)

 

Baca Juga

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker