Dihapus Era Ahok, Sistem Multiyears Dihidupkan Lagi Untuk Proyek Besar

Abadikini.com, JAKARTA- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghidupkan kembali sistem multiyears untuk proyek pembangunan yang memiliki anggaran besar. Dengan begitu, pembangunan tidak dikerjakan secara terburu-buru.

Padahal, pembangunan sistem multiyears ini sudah dihapus­kan sejak era kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hi­dayat. Diganti dengan sistem pembangunan tahun tunggal atau single year. 

Menanggapi perubahan sistem ini, Wakil Gubernur DKI Sandi­aga Uno mengatakan, pihaknya tidak ingin bila membangun sebuah bangunan tinggi dipak­sakan diselesaikan dalam satu tahun. Dikhawatirkan akan terkesan terburu-buru dan per­encanaannya tidak matang. 

“Saya sudah sampaikan kalau misalnya sebuah pengadaan sep­erti rumah susun yang 16 lantai itu, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan selesai dalam satu tahun,” kata Sandiaga. 

Untuk itu, program pembangunan yang belum bisa di­siapkan tahun ini meski sudah teranggarkan dalam APBD DKI 2018 akan dicoretnya. Proyek tersebut akan kembali dianggar­kan dalam APBD DKI 2019. Dia akan menyetujui kalau proyek tersebut harus selesai dengan sistem multiyears. 

“Kalau memang harusnya multiyears, ya multiyears, jan­gan dipaksa. Akhirnya banyak yang tidak tereksekusi. Kami harapkan perencanaannya lebih baik ke depan,” ujarnya. 

Pihaknya sudah melakukan review terhadap proyek pem­bangunan yang berskala besar di DKI Jakarta yang tidak bisa diselesaikan dalam satu tahun. Maka diputuskan anggarannya dinolkan dan tidak diteruskan tahun ini. 

“Kami minta ini masuk di 2019. Lahannya disiapkan. Per­encanaan disiapkan dan juga dipastikan bisa tereksekusi. Walaupun itu multiyears, eng­gak apa-apa multiyears. Kami akan minta persetujuan dewan. Supaya tidak ada dusta di antara kita. Supaya memang kalau tidak bisa selesai ya tidak bisa selesai,” terangnya. 

Program pembangunan ber­skala besar yang akan dicoret adalah pembangunan rumah susun (rusun), puskesmas dan fasilitas pemerintah lainnya. 

“Kalau tidak bisa diselesaikan dalam setahun, jangan diakal-akalin begitu. Dibuat betul-betul perencanaan multiyears. Ini kami sampaikan dan kami minta dewan ikut memantau jalannya peraturan ini,” tegasnya. 

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Veri Yonnevil mengungkapkan, pembangunan fasilitas publik di atas Rp 50 miliar di Jakarta akan selalu molor pengerjaannya apa­bila terus dipaksa menggunakan anggaran single years. 

Beberapa proyek yang tidak rampung akibat memakai angga­ran single years, antara lain pem­bangunan Rusunawa Nagrak, gedung sekolah, underpass, dan flyover, gedung kelurahan, serta puskesmas 

Dia menjelaskan, jika meng­gunakan single years waktu pengerjaannya sekitar enam bulan masa kerja. Hal tersebut belum termasuk pembebasan aset kalau rehab gedung sekolah, lelang, dan persoalan lainnya terkait teknis konstruksi. Prak­tis kontraktor hanya memiliki empat bulan masa kerja. 

Di 2018, ada 100 gedung sekolah di Jakarta yang masuk dalam kegiatan proyek rehab total dan semestinya mengguna­kan anggaran multi years. 

Tapi Pemprov DKI lagi-lagi hanya ingin memakai single years. Menurut dia, proyek ini terancam molor karena harus se­lesai Desember 2018. Sedangkan, kontraktor baru mulai menger­jakan Juli 2018, artinya hanya mempunyai waktu empat bulan saja. 

“Makanya, serapan DKI selalu lemah. Ini salah satu masalahnya. Harus multiyears ke depannya,” jelasnya. 

Veri menerangkan, aturan kontrak tahun jamak atau multi­years pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran lebih dari satu tahun. 

Hal itu, diatur Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 pasal 30 ayat (8) atau kontrak yang waktu pelaksanaannya lebih dari 12 bulan sesuai den­gan Penjelasan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 pasal 30 ayat (8) dan Lampiran I Bab II E1. a. (ak/rmol)