Komjen M Iriawan jadi Pj Gubernur, Gerindra: Niat Curangnya Kelihatan
Abadikini.com, JAKARTA- Partai Gerindra mengkritik pemerintah yang bakal melantik Mantan Kapolda Metro Jaya Komjen M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Menurut Gerindra, ada niat curang yang terlihat dari penunjukan tersebut.
“Niat curangnya kelihatan jelas. Seharusnya Mendagri merekomendasikan pejabat sementara Gubernur Jawa Barat kepada presiden adalah yang berasal dari lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan bukan yang berasal dari kepolisian mengingat salah satu calon berasal dari kepolisian, yaitu mantan Kapolda Jabar Anton Charliyan,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono seperti dilansir dari detik.com, Minggu (17/6/2018).
“Cuma karena si calon tersebut didukung partai yang sama dengan Mendagrinya ya yang direkomensasikan malah yang berasal dari petinggi kepolisian,” sambungnya.
Selain itu, Ferry menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memberi pertimbangan yang mendorong netralitas di pilkada. Menurutnya ada niat mau menang dengan segala cara dalam pilkada ini.
“Presidennya juga tidak memberi pertimbangan yang mendorong supaya netralitas pilkada lebih terjamin, malah mengiyakan. Suasana masih lebaran udah niat mau menang dengan segala cara,” ucap Ferry.
Ia mengatakan hal ini penting untuk disikapi. Ia mengatakan jangan sampai masalah ini merusak demokrasi.
“Masalah ini penting untuk disikapi karena kita mau berkompetisi dengan sebaik baiknya dan menang secara terhormat. Saya meminta semua pihak memahami masalah ini jangan sampai merusak demokrasi,” ujarnya.
Sebelumnya, kabar pelantikan Iriawan tersebut dibenarkan oleh Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono. Iriawan, yang saat ini menjabat Sestama Lemhanas, akan dilantik sebagai Pj Gubernur Jabar di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat.
“Iya, besok dilantik jam 10.00 WIB di Gedung Merdeka Bandung,” kata Sumarsono seperti dikutip dari detik.com
Sumarsono menjamin tak akan ada konflik kepentingan yang akan muncul gara-gara Pj Gubernur Jawa Barat nanti adalah seorang polisi. “Nggak ada konflik kepentingan,” kata Sumarsono. (ak/det)
