Ali Ibrahim: Penyesuaian APBD Perubahan untuk Akomodir Kebetuhan Masyarakat
Abadikini.com, TIDORE – Walikota Tidore Kepulauan, Capt. H. Ali Ibrahim, MH menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan Kota Tidore Kepulauan Tahun anggaran 2018 kepada DPRD, Rabu (15/8) sore. Penyampaian yang digelar dalam rapat Paripurna ke 7 Masa Persidangan II Tahun 2018 ini dipimpin langsung Ketua DPRD, Anas Ali dan dihadiri 21 anggota dari 25 anggota DPRD bertempat di ruang paripurna DPRD, Kelurahan Tongowai, Kecamatan Tidore Selatan.
Walikota Ali Ibrahim dalam pidatonya menyampaikan bahwa penyesuaian anggaran dalam perubahan APBD ini penting dilakukan semata-mata untuk mengakomodir dan memenuhi kebetuhan masyarakat dalam sisa waktu beberapa bulan kedepan. penyesuaian anggaran ini juga harus dilakukan guna lebih menjamin APBD yang lebih realistis dan diharapkan dapat memacu pembangunan daerah dengan tetap menjaga azas kehati-hatian dan efektivitas pelaksanaannya.
“Secara rinci, nota Keuangan dan rancangan perubahan APBD Kota Tidore Kepulauan tahun anggaran 2018 dapat diuraikan sebagai berikut. Target pendapatan daerah dalam perubahan sebesar Rp866.090.538.306, jumlah tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp59.441.238.306, dana perimbangan sebesar Rp729.368.675.000 dan lain-lain pendapatan daerah sebesar Rp77.280.625.000, dengan demikian jumlah pendapatan daerah pada perubahan APBD 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,41 persen atau naik sebesar Rp3.548.326.646 dari APBD induk sebesar Rp862.542.211.660”, kata Ali dalam pidato RAPBD perubaham d rapat paripurna, Rabu (15/8/2018)
Ali menjelaskan, Belanja Daerah pada perubahan APBD 2018 dianggarkan sebesar Rp895.134.344.850, jumlah tersebut digunakan untuk membiayai belanja tidak langsung sebesar Rp407.290.658.882 dan belanja langsung sebesar Rp487.843.685.968 dengan demikian jumlah belanja daerah pada perubahan APBD 2018 mengalami kenaikan sebesar 2,35 persenatau naik sebesar Rp20.592.133.190 dari total belanja pada APBD induk sebesar Rp874.542.211.660.
“Anggaran belanja tidak langsung mengalami penurunan sebesar Rp3.019.337.413 dari anggaran induk sebesar Rp410.309.996.295, sementara anggaran belanja langsung mengalami kenaikan sebesar 5,09 persen atau naik Rp23.611.470.603 dari anggaran induk sebesar Rp464.232.215.365, kenaikan belanja langsung tersebut digunakan antara lain untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal,” jelanya.
Ali menambahkan, pembiayaan daerah Pemerintah Daearah pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2018 terdiri atas dua komponen yaitu penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan berasal dari SiLPA Tahun anggaran 2017 yang semula dianggarkan pada APBD induk sebesar Rp20 milyar mengalami kenaikan sebesar 76,76 persen atau naik sebesar Rp15.352.808.282, dengan kenaikan tersebut maka SiLPA tahun 2017 pada perubahan APBD 2018 menjadi Rp35.352.808.282.
“Pada komponen pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal yang semula dianggrkan pada APBD induk 2018 sebesar Rp 8 Milyar dipangkas sebesar Rp 2 Milyar sehingg turun menjadi Rp 6 Milyar, selain penyertaan modal pemerintah daerah juga melakukan pembayaran pokok hutang sebesar Rp309.001.738. Secara keseluruhan pembiayaan Neto pada perubahan APBD 2018 sebesar Rp29.043.806.544 yang seluruhnya digunakan untuk menutup devisit anggaran perubahan 2018,” pungkasnya.
Sementara itu Ketua DPRD, Anas Ali dalam pidatonya mengatakan, yang menjadi keinginan DPRD yaitu Pemrintah daerah penting untuk terus-menerus mendorong upaya perbaikan dalam kaitannya dengan perencanaan dan penganggaran, melalui pembaharuan dalam pengelolaan APBD dengan tetap merumuskan prinsip-prinsip kebijakan anggaran yang lebih strategis.
Rapat paripurna ini juga dihadiri, Unsur Muspida, Sekertaris Daerah, Ir Thamrin Fabanyo, para Asisten dan Staf Ahli, wakil Ketua TP PKK, serta pimpinan SKPD lingkup Kota Tidore Kepulauan. (ak.humas)
