PDIP Sebut Tuan Guru Bajang Gagal Pimpin NTB
abadikini.com, MATARAM — Lantaran banyak program yang tidak tuntas dan meninggalkan persoalan hingga kini. Ketua DPD PDIP Nusa Tenggara Barat (NTB) Rahmat Hidayat mengaku kecewa selaku parpol pengusung Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi atau akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) dan Wakil Gubernur Muhammad Amin dalam Pilkada 2013.
Kekecawan Rahmat tidak tanpa alasan, melainkan berdasar pada hasil kajian mendalam dan sejumlah catatan kritis atas kinerja dan capaian selama pemerintahan TGB dan Wakilnya berlangsung di NTB.
“Kami melihat pemerintahan yang kita usung dan menangkan dalam Pilkada, telah ingkar janji kepada rakyat NTB,” kata Rahmat Hidayat didampingi sejumlah kader saat memaparkan hasil evaluasi dari Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PDIP NTB di Mataram, Selasa (8/8/2017).
“Dari analisa dan kajian tersebut, maka PDI Perjuangan berpendapat pemerintahan Muhammad Zainul Majdi dan Muhammad Amin gagal memimpin NTB,” imbuhnya.
Rahmat menyesalkan sejumlah kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dinilai oleh kader PDIP NTB tidak memikir kepentingan dan kesejahteraan rakyat NTB secara jangka panjang, seperti penjualan 6 persen saham yang dimiliki tiga pemda di NTB (Pemprov sebesar 40 persen, Pemkab Sumbawa Barat sebesar 40 persen dan Sumbawa sebesar 20 persen) dengan pola yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, aset pemprov di Lombok Internasional Airport (LIA) yang dijual malah dengan perhitungan oleh PT Angkasa Pura (AP) I. Selanjutnya, aset pengelolaan lahan seluas 1.175 hektare di Mandalika Resort, Lombok Tengah yang diberikan dan dialihkan ke ITDC selaku BUMN tanpa ada usaha menuntutnya kembali.
“Kalau kita kembali melihat sejarah, semua aset itu dirintis mantan Gubernur NTB HL Serinata agar dimiliki oleh daerah tidak lain untuk kesejateraan rakyat. Tapi anehnya, begitu kita kuasai dengan berdarah-darah memperolehnya, malah begitu saja dijual seenaknya semua aset itu oleh Gubernur saat ini. Kan ini jelas sudah tidak benar, mengalihkan fakta sejarah,” ucapnya.
Rahmat menuduh klaim campur tangan TGB dalam pembangunan hotel di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika merupakan suatu hal yang tidak benar. Menurutnya, pembangunan hotel di Mandalika karena adanya intervensi langsung dari Presiden Joko Widodo yang prihatin atas kondisi 10 tahun areal ribuan hektare tersebut tidak pernah diurus.
“Yang membangun Mandalika itu bukan Pemda NTB, tapi Pak Presiden Jokowi. Ini perlu kita luruskan agar tidak ada klaim dari TGB jika dia yang berhasil membangun di situ,” tegas Rahmat Hidayat.
Disamping itu, anggota DPR RI dari dapil NTB ini, mengatakan selama memimpin program prioritas yang menjadi unggulan TGB-Amin sebagai janji kampanye saat Pilkada 2013, seperti Sapi, Jagung dan Rumput Laut ( Pijar), angka drop out nol (Adono), angka buta aksara nol (Absano), angka kematian ibu nol (Akino) dan program 200 ribu wirausaha baru, sama sekali tidak terlihat
Hal ini terlihat dari target penurunan kemiskinan sesuai indikator kinerja RPJMD 2014-2018 mencapai 14,25 persen, namun realisasinya hanya 16,02 persen. Padahal, tidak sedikit dana daerah melalui APBD NTB yang dikucurkan untuk membiayai program prioritas tersebut selama ini.
“Jika program prioritas ini dikatakan berhasil, tidak mungkin Presiden Jokowi menerbitkan Perpres Nomor 131 tahun 2015 yang menetapkan delapan daerah di NTB masuk daerah tertinggal tahun 2015-2019. Makanya, perlu adanya keterpaduan intervensi oleh pusat untuk menuntaskan keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan di NTB,” jelasnya.
Lebih lanjut, catatan lain PDIP, ujar Rahmat, yakni terkait tata kelola birokraksi yang di pimpin TGB-Amin dinilai tidak tepat dalam menempatkan para pejabatnya sesuai dengan kompetensi dan keahliannya selama ini. Sehingga, predikat zona kuning dalam hal pelayanan publik di Indonesia sesuai penelitian Ombudsman NTB masih saja mendera SKPD lingkungan Pemerintah Provinsi NTB dalam lima tahun terakhir. (beng.ak)
