Anies Baswedan Coret Program 8 Rusun Rancangan Ahok Senilai Rp1,3 T
Abadikini.com, JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana mencoret program pembangunan delapan rumah susun atau rusun pada anggaran penerimaan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2018.
Pembangunan delapan rumah susun itu dirancang oleh Gubernur DKI sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dan sempat dianggarkan pada APBD 2018.
Berdasarkan dokumen Perubahan RKPD (rancangan kerja pembangunan daerah) Tahun Anggaran 2018 yang diterima CNN, anggaran delapan rusun yang dicoret itu senilai Rp1.341.226.299.262 atau Rp1,3 triliun.
“Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak mencukupi hingga akhir tahun 2018,” alasan yang tertulis pada dokumen tersebut.
Ada dua kelompok program yang dicoret Anies, yakni pembangunan rusun single year dan multiyears.
Dalam kategori single year, Anies mencoret anggaran pembangunan Rusun Nagrak di Jakarta Utara. Ada empat belas menara berisi 3.570 unit di rusun tersebut. Nilai total anggaran pembangunan rusun tersebut mencapai Rp359,6 miliar.
Kemudian ada Rusun Rorotan di Jakarta Utara senilai Rp111 miliar dan Rusun Cakung di Jakarta Timur senilai Rp94 miliar.
Kedua rusun itu sama-sama memiliki empat menara dengan kapasitas 1.020 unit.
Lalu ada Rusun Pori Pesing di Jakarta Barat sebilai Rp40 miliar dan Rusun Pulo Gebang di Jakarta Timur dengan nilai Rp24 miliar. Keduanya sama-sama memiliki satu menara dengan kapasitas 255 unit.
Sementara untuk multiyears, Anies mencoret tiga rusun. Pertama adalah Rusun Ujung Menteng di Jakarta Timur. Nilai anggaran Rp361 miliar untuk pembangunan empat menara berkapasitas 1.020 unit.
Kedua ada Rusun PIK Pulo Gadung di Jakarta Utara. Tadinya dianggarkan Rp188.279.735.538 untuk membangun dua menara berisi 510 unit.
Terakhir ada Rusun Karang Anyar di Jakarta Pusat yang memiliki 421 unit di dua menara. Anggaran yang dicoret mencapai Rp162,9 miliar.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan ada pencoretan beberapa program, termasuk pembangunan rusun, di APBD-P 2018.
Pencoretan dilakukan lantaran Pemprov DKI merasa tak mampu menyelesaikan program yang telah mereka anggarkan sendiri akhir tahun lalu.
Sandi menargetkan pihaknya akan menghemat anggaran hingga 24 persen atau sekitar Rp17,1 triliun. Dan akan digunakan untuk program lainnya.
“Sangat mungkin [dialihkan] juga untuk subsidi pangan. Sangat mungkin juga ke KJP. Entar kita lihat nanti bagaimana penyerapannya,” kata Sandi saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Jumat (22/6).(ak/cnn)
