Nur Mahmudi, Presiden PKS Kedua yang Tersandung Kasus Korupsi

Abadikini.com, JAKARTA – Pengamat Politik Emrus Sihombing mengatakan setidaknya ada dua prediksi mengapa PKS enggan membantu Nur Mahmudi dalam kasus korupsi. Pertama, Emrus bilang bisa jadi hal itu lantaran Nur Mahmudi berada dalam faksi berbeda dengan kepemimpinan PKS saat ini.

“Kalau di teori namanya ada faksi yang berbeda, kalau di riilnya mungkin kubu. Bisa jadi hipotesis saya Nur Mahmudi adalah kubu yang berbeda dari kepemimpinan yang sekarang,” kata Emrus dalam rilisnya diterima redaksi, Selasa (4/9/2018).

Pasalnya kata Emrus menjelaskan, faksi di setiap partai adalah hal yang wajar. Di seluruh dunia ada macam-macam faksi di setiap partai, termasuk di tubuh PKS.

“Nah, karena itu, wajar saja bila memang PKS enggan membantu. Kan, ini sebenarnya siapa yang berkuasa saja,” ujarnya.

Hipotesis kedua, menurut Emrus, adalah PKS sedang mengamalkan teori lokalisir. Yakni korupsi adalah urusan pribadi, dan bukan perilaku organisasi.

“Korupsi itu, kan, perilaku perseorangan bukan bagian dari tanggung jawab partai sebenarnya,” kata Ermas.

Apalagi, menurut Emrus, Nur Mahmudi diduga melakukan korupsi saat menjabat sebagai Wali Kota Depok. Maka dari itu apapun keputusan seorang kader saat menjabat adalah murni tanggung jawabnya secara pribadi.

“Istilahnya dia, kan, sudah mewakafkan kadernya buat mengabdi. Ya, jadi enggak ada urusan partai,” terang Emrus.

Terakhir, Emrus menegaskan sudah sepantasnya partai tidak memberikan bantuan kepada kader. Jika ada partai yang memberikan bantuan kepada kader terduga korupsi, maka berpotensi menimbulkan citra buruk ke partai tersebut.

“Karena perlu ditegaskan partai bukan milik pemerintah atau kader atau pengurus saja. Partai adalah milik semua bangsa dan rakyat, jadi partai harus bertanggung jawab ke publik,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Nur Mahmudi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus suap pembebasan lahan di Depok, Jawa Barat. Dengan nilai kerugian negara dalam perkara itu mencapai sekitar Rp10,7 miliar. Nur pun menjadi Presiden PKS kedua yang terjerat perkara rasuah selepas Luthfi Hasan Ishaaq yang menjadi terpidana perkara suap kuota impor daging sapi.

Sejak awal kasus ini mencuat, PKS sebagai partai yang menaungi Nur Mahmudi seolah bersikap menjauh. Padahal, jasa Nur Mahmudi terhadap PKS cukup besar.

Ia pernah menjadi Presiden PKS pertama sejak 1998 hingga 2000. Ia pun pernah menjadi Menteri Kehutanan dan Perkebunan di masa kepemimpinan mendiang Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. (ak).

Baca Juga

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker