Kemenko Polkam Dorong Percepatan Penguatan Keamanan Terpadu di IKN: Fisik dan Siber Harus Jadi Satu Kesatuan
Abadikini.com, BEKASI – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendesak percepatan penguatan sistem keamanan terpadu dan infrastruktur digital di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dorongan ini merupakan tindak lanjut arahan Menko Polkam agar sistem keamanan IKN dibangun secara komprehensif, mencakup aspek fisik dan siber.
Hal ini disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara, Brigjen Pol. Irwansyah, dalam “Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Desain Sistem Keamanan IKN” di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (12/11/2025).
Irwansyah menegaskan bahwa keamanan IKN tidak bisa dilihat secara parsial. “Kita tidak bisa memandang keamanan IKN hanya dari sisi fisik. Pengamanan data, jaringan digital, dan sistem siber harus menjadi satu kesatuan utuh,” jelasnya.
Fokus pada NCC dan Sinergi Lintas Sektor
Rapat koordinasi tersebut membahas sejumlah langkah konkret untuk mewujudkan keamanan terpadu, di antaranya: Sinergi antara Nusantara Command Center (NCC) dengan operasi lapangan, Percepatan penempatan personel Polri dan Pembangunan NCC fase 2 sebagai pusat kendali keamanan terpadu.
“Sinergi antara NCC, aparat keamanan, dan pemerintah daerah mutlak diperlukan agar deteksi dini dan respons cepat dapat berjalan efektif,” tambah Irwansyah, menekankan bahwa kolaborasi antar instansi (Polri, OIKN, Kemendagri, Komdigi, dan BSSN) adalah kunci keberhasilan dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung kepercayaan publik dan investor.
Infrastruktur Digital sebagai Bagian Integral Keamanan
Kemenko Polkam juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara kebijakan keamanan nasional dengan pengembangan infrastruktur digital.
“Penguatan jaringan fiber optik, peningkatan cakupan 4G dan 5G, serta pembangunan data center di wilayah Kalimantan Timur merupakan bagian integral dari arsitektur keamanan terpadu IKN,” tegasnya, sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
Kemenko Polkam berkomitmen untuk terus mengawal koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan antar-K/L demi terwujudnya sistem keamanan IKN yang modern, adaptif, dan berkelanjutan.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan dari Polri, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
