Pemerintah Diminta Perkuat Regulasi dan Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis
Abadikini.com, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menyatakan dukungan penuh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah sebagai langkah strategis membangun generasi masa depan yang sehat dan cerdas.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025), Netty menilai program ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memastikan tumbuh kembang generasi penerus.
“Program MBG ini investasi jangka panjang bangsa. Namun, kita juga harus memastikan tata kelolanya makin baik dan berkelanjutan,” ujar Netty.
Politikus PKS itu menekankan pentingnya payung hukum yang kuat agar program tidak bergantung pada rezim pemerintahan yang sedang berkuasa. Menurutnya, keberlanjutan MBG akan ditentukan oleh dasar hukum yang komprehensif dan jelas.
“Kami ingin tahu sejauh mana dasar hukum MBG disiapkan. Tanpa regulasi kuat, program ini rawan berhenti di tengah jalan,” tegasnya.
Netty juga mendorong BGN memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah lewat nota kesepahaman (MoU) untuk mencegah tumpang tindih dalam distribusi manfaat di lapangan. Ia menilai, kerja sama lintas daerah penting agar bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan kesenjangan.
Dalam rapat itu, Netty menyoroti penyerapan anggaran MBG yang telah mencapai 61,23 persen, namun mengingatkan agar percepatan penyaluran manfaat tetap menjadi prioritas—terutama bagi kelompok 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita) sebagai garda depan pencegahan stunting di Indonesia.
“Kelompok ibu hamil, menyusui, dan balita harus menjadi prioritas. Mereka adalah penentu kualitas generasi mendatang,” katanya.
Selain itu, Netty mencatat masih adanya kendala birokrasi dan proses administrasi berbelit di tingkat pelaksana daerah. Ia meminta BGN memangkas tahapan yang tidak efisien agar serapan anggaran meningkat dan dampak program lebih cepat dirasakan masyarakat.
“Catatan dari mitra di lapangan, proses administrasi masih panjang. Ini harus disederhanakan,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Netty menekankan pentingnya digitalisasi dan inovasi sistem penyaluran MBG untuk memastikan transparansi dan efisiensi distribusi.
“Teknologi harus dimanfaatkan maksimal untuk meminimalkan birokrasi dan memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya.
