Kemenko Polkam Tinjau Penanganan Premanisme di Jawa Tengah, Tegaskan Situasi Keamanan Kondusif
Abadikini.com, SEMARANG – Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko 1 Polkam), Irjen Pol. Asep Jenal Ahmadi, melakukan peninjauan langsung terhadap situasi keamanan dan ketertiban di Jawa Tengah, menyusul isu maraknya organisasi masyarakat (ormas) yang terafiliasi dengan tindakan premanisme.
“Negara menjamin stabilitas keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat serta akan menindak tegas segala bentuk premanisme yang meresahkan masyarakat dan mengganggu iklim investasi di Provinsi Jawa Tengah,” tegas Irjen Pol. Asep saat melakukan peninjauan di Jawa Tengah, Sabtu (10/5/2025).
Kunjungan ini, menurut Irjen Pol. Asep, bertujuan untuk melakukan koordinasi dan monitoring terkait penanganan ormas yang terindikasi melakukan kegiatan premanisme yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta kondusivitas iklim investasi di Provinsi Jawa Tengah.
Sejalan dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan, Deputi Kamtibmas menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap oknum ormas yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan menimbulkan keresahan di masyarakat.
“Penindakan hukum yang tegas akan diberlakukan bagi pihak yang terbukti melanggar, dan tentunya akan ada pembinaan terhadap ormas-ormas tersebut,” jelas Irjen Pol. Asep.
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Kamtibmas Kemenko Polkam menyampaikan apresiasi kepada Polda Jawa Tengah dan jajarannya atas upaya menciptakan kondisi keamanan yang kondusif di tengah masyarakat.
“Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat terkait dengan aktivitas Ormas yang berafiliasi dengan premanisme dilaporkan kondusif,” ungkapnya.
Berdasarkan laporan dari Polda Jawa Tengah, tercatat sebanyak 26 gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terjadi di 15 Polresta/Polres jajaran selama periode tahun 2025.
Beberapa potensi kerawanan terkait ormas yang terafiliasi premanisme teridentifikasi di Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) Semarang, Kawasan Industri Terpadu Batang, Kawasan Industri Kendal, dan Jatengland Industrial Park Sayung (JIPS) Demak.
Namun, hingga saat ini belum ada laporan kepolisian terkait tindakan premanisme di wilayah-wilayah tersebut.
Irjen Pol. Asep juga menekankan bahwa tujuan utama pemerintah adalah menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menciptakan iklim investasi dan dunia usaha yang kondusif. “Salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menangani Organisasi Kemasyarakatan yang terafiliasi dengan premanisme,” pungkasnya.
