Pemkot Tidore Kepulauan Tegaskan Komitmen dalam Pemberantasan Korupsi
Abadikini.com, TIDORE – Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, bersama Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo dan 20 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu Monitoring Center for Prevention (MCP), mengikuti Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah Maluku Utara Tahun 2025. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dilaksanakan melalui zoom meeting di Ruang Rapat Sekretaris Daerah pada Selasa (18/3/2025).
Rapat tersebut dibuka secara daring oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, bersama Ketua Satgas Pencegahan Wilayah V.3 KPK RI, Abdul Haris. Dalam sambutannya, Gubernur Sherly menekankan pentingnya komitmen bersama dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi.
Ia menegaskan bahwa komitmen ini bukan hanya kewajiban administrasi, tetapi juga wujud nyata tanggung jawab terhadap masyarakat Maluku Utara yang mengharapkan tata kelola pemerintahan yang baik, adil, dan bertanggung jawab.
“Komitmen ini bukan hanya sekadar kewajiban administrasi, tetapi juga sebagai wujud nyata tanggung jawab kita terhadap masyarakat Maluku Utara yang mengharapkan tata kelola pemerintahan yang baik, adil, dan bertanggung jawab,” ujar Sherly.
Ketua Satgas Pencegahan Wilayah V.3 KPK RI, Abdul Haris, menyampaikan bahwa KPK siap membantu dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Ia mengapresiasi peningkatan MCP di Maluku Utara pada tahun 2024 dan berharap komitmen dari gubernur serta bupati/wali kota untuk terus melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik.
Abdul juga mengajak untuk tidak ragu menghubungi KPK jika memerlukan konsultasi atau mengalami kesulitan dalam mengelola tata pemerintahan.
Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, menekankan pentingnya MCP sebagai komitmen setiap kepala daerah untuk mencegah secara dini penyelewengan yang ada. Ia mengajak semua pihak memiliki komitmen bersama dan mendorong setiap daerah untuk memperoleh indeks MCP yang sesuai dengan harapan.
Ahmad juga menekankan bahwa MCP bukan hanya soal ceremonial atau pemenuhan administrasi, tetapi secara substansi dapat mendorong pemerintah daerah memiliki peta terhadap area-area tertentu yang rawan terjadinya tindak korupsi atau penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Ini merupakan hal yang sangat penting, maka dari itu harus memiliki komitmen dan bersama-sama mendorong setiap daerah untuk bisa memperoleh indeks MCP yang sesuai dengan yang diinginkan,” jelas Ahmad Laiman.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan solusi-solusi praktis yang dapat diimplementasikan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan efektif di wilayah Maluku Utara.
