LaNyalla Harapkan Pembebasan Lahan Tol Cisumdawu Selesai Akhir November

Dalam rapat koordinasi, didapat kesepakatan antara lain para pihak bersepakat mengedepankan musyawarah mufakat dan memakai pendekatan humanis dalam menentukan besarnya ganti untung bagi masyarakat terdampak.

Kementerian PUPR diminta untuk melakukan koordinasi intensif dengan para pihak terkait untuk melakukan verifikasi ulang data sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

“Pembahasan ini akan langsung ditindaklanjuti Ketua DPD. Dan saya minta diselesaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya akhir November tahun ini,” imbuhnya.

Ada beberapa pokok masalah yang diadukan ke DPD oleh ratusan warga itu. Pertama, realisasi pola penggantian yang tidak sesuai dengan paradigma ganti untung, dimana sebaliknya warga merasa sangat dirugikan.

Kedua sudah dilakukannya eksekusi terhadap lahan dan rumah padahal belum ada persetujuan penggantian dana oleh warga. Selanjutnya luas objek tanah yang diukur oleh petugas BPN tidak sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang – Pajak Bumi dan Bangunan atau SPPT – PBB.

Senator asal Jawa Barat, Eni Sumarni, mengatakan DPD menginisiasi pertemuan sebagai upaya membantu proses pelaksanaan pembebasan tanah dalam hal kepastian dana pengganti bagi warga terdampak. Juga untuk memastikan kelancaran dan percepatan pembangunan jalan tol Cisumdawu.

“DPD RI pada intinya mendukung pembangunan jalan tol sebagai bagian dari upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Tetapi DPD RI mempunyai tugas mengawasi dan memastikan kepentingan daerah dapat terakomodasi. Termasuk kita menjembatani permasalahan masyarakat seperti ini,” ujarnya.

Koordinator warga terdampak, Dadan Darmawan, menyatakan bahwa pembayaran terhadap objek lahan dan tanah tidak prosedural. Banyak hal yang dilanggar, seperti sosialisasi dan pengukuran tanah. Bahkan terkesan warga yang dipaksa untuk pasrah.

“Harganya tidak wajar. Ini proyek di tahun 2010. Hanya dihargai per meter Rp 12.500. Padahal seharusnya tahun itu rata-rata Rp 58.000 per meter. Itu masih bagus, ada yang sudah dieksekusi padahal belum dibayar,” katanya.

Laman sebelumnya 1 2 3Laman berikutnya

Baca Juga

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker