Bupati Lombok Tengah Berikan Jawaban dan Penjelasan Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD

Abadikini.com, PRAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian jawaban kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Loteng tahun 2021-2026, Senin (2/8/2021).

Dalam sidang paripurna yang dilaksanakan di Gedung Utama Kantor DPRD Loteng, Bupati Loteng Lalu Pathul Bahri memberikan jawaban dan penjelasan terhadap fraksi – fraksi di DPRD terhadap Ranperda tentang RPJMD Kabupaten Loteng tahun 2021-2026.

Jawaban dan penjelasan untuk fraksi Partai Gerindra, H. Lalu Pathul menjelaskan, hubungan antar dokumen perencanaan sesuai dengan pedoman penyusunan RPJMD adalah dokumen RPJD, RTRW, RPJMD Provinsi dan RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD. Sedangkan rencana strategis (Renstra) merupakan operasionalisasi RPJMD di tingkat perangkat daerah sehingga dalam penyusunannya akan mempedomani RPJMD.

Permasalahan kemiskinan, gini rasio (ketimpangan pendapatan) dan pemerataan infrastruktur menjadi perhatian pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam misi keempat yaitu pembangunan ekonomi yang berkeseimbangan dan berkelanjutan didukung infrastruktur berkualitas.

“Hal ini dicapai dengan strategi meningkatkan investasi di daerah, peningkatan perlindungan sosial, meningkatkan nilai tambah industri pengolahan, meningkatkan daya saing sektor agraris untuk mendukung ketahanan pangan, peningkatan kualitas dan kapasitas sistem jaringan infrastruktur jalan, irigasi dan air minum. Hal ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari fraksi partai Golkar, fraksi PPP, fraksi PBB, fraksi PKB, fraksi PAN dan fraksi Nasdem Perjuangan,” ungkapnya seperti dikutip dari media lokal setempat, Rabu (4/8/2021).

Selain itu, Pathuk juga memberikan Jawaban untuk fraksi Partai Golongan Karya, dimana peningkatkan kualitas dan layanan kesehatan masyarakat tetap menjadi fokus pemerintah daerah, hal ini termuat dalam tujuan dan sasaran misi kedua yaitu mencapai sumber daya manusia yang cerdas, mandiri dan unggul. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta peningkatan kualitas tenaga kesehatan menjadi arah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah.

“Terkait dengan perencanaan spasial termasuk di dalamnnya dinamika batas wilayah dan perubahan rencana detail tata ruang perkotaan Praya akibat pemindahan kantor bupati, menjadi bagian dalam perubahan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang perkotaan Praya yang sedang berproses,” jelasnya

Untuk fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ketua DPC Partai Gerindra Lombok Tengah itu menjelaskan, target penurunan kemiskinan dan penetapan target pendapatan asli daerah telah mempertimbangkan dampak Pandemi Covid-19 yang telah mengakibatkan kinerja ekonomi di berbagai sektor menurun khususnya sektor pariwisata.

Pemerintah daerah kata mantan Wakil Bupati Loteng itu, terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui peningkatan kompetensi yang sejalan dengan kebutuhan untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) The Mandalika.

Demikian juga halnya dengan integrasi pengembangan kawasan pertanian di utara dan kawasan tengah sebagai pusat jasa, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan kek mandalika. dengan berbagai upaya tersebut keberadaan KEK The Mandalika di Loteng akan memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jawaban untuk fraksi Partai Demokrat, H. Lalu Pathul menjelaskan, penyusunan RPJMD diawali dengan kajian teknokratik berdasarkan data, dan telah memperhatikan dinamika isu yang berkembang. dalam proses penyusunannya telah melibatkan masyarakat dan stakeholders terkait dalam rangka penyempurnaan dokumen rpjmd sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan. indikator capaian pembangunan yang ditargetkan telah memperhitungkan potensi dan kemampuan fiskal daerah.

Jawaban untuk fraksi Partai Bulan Bintang kata Lalu Pathul, kebijakan pengembangan wilayah dilakukan secara holistik-tematik, integratif dan spasial. Pengembangan wilayah di kawasan utara, tengah ataupun selatan harus dipandang sebagai satu kesatuan pembangunan secara menyeluruh, terintegrasi dan saling mendukung berdasarkan karakteristik serta potensi wilayah.

Pembangunan di satu kawasan pasti membutuhkan dukungan dari kawasan lainnya mengingat perbedaan potensi, karakteristik dan keterbatasan-keterbatasan satu wilayah. Dengan cara pandang seperti ini diharapkan pengembangan wilayah dapat dilakukan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, jawaban untuk fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, ptimalisasi pasar agrobisnis pancor dao akan dilakukan dengan menyiapkan kelembagaan pengelola pasar yang diharapkan mampu mengelola lokasi tersebut secara profesional, dan memastikan adanya bisnis plan yang jelas agar pengelolaannya kedepan terintegrasi dengan destinasi wisata yang terdapat di kawasan utara.

“Sedangkan optimalisasi pasar kuta akan dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan sarana dan prasarana pendukung seperti listrik, sanitasi dan drainase untuk memenuhi standar kualitas pasar.” Tuturnya

Sementara, Jawaban dan penjelasan untuk fraksi Amanat Nurani Berkarya, Pathul menjelaskan strategi penanganan stunting yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara umum dibagi menjadi dua kelompok, yaitu, pertama, intervensi gizi spesifik, merupakan pendekatan di sektor kesehatan dengan titik berat pada kesehatan dan gizi ibu dan anak mulai dari kehamilan sampai dengan usia anak 23 bulan.

Kedua, intervensi gizi, merupakan strategi penanganan stunting di luar sektor kesehatan sebagai upaya untuk mencegah dan mengurangi masalah gizi secara tidak langsung. hal ini dilakukan melalui penyediaan akses air bersih dan sanitasi, pemberdayaan perempuan dan lain-lain.

Terakhir jawaban dan penjelasan untuk fraksi Nasdem Perjuangan, untuk mewujudkan stabilitas sosial masyarakat termasuk di dalamnya gangguan kamtibmas dibutuhkan sinergi yang kuat antara aparat pemerintahan, aparat penegak hukum dan masyarakat.

Pelibatan unsur-unsur ini menjadi hal yang mutlak mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah. Sehubungan dengan keberadaan investor yang sudah memiliki hak atas tanah dan belum memulai aktifitas usahanya, maka pemerintah daerah akan mengevaluasi dan mengupayakan peningkatan kinerja investasi sesuai kewenangan daerah.

“Kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan. isu-isu lingkungan tetap menjadi perhatian pemerintah kabupaten lombok tengah dalam berbagai aktivitas pembangunan, hal ini tercermin dalam rumusan sasaran misi ke empat rancangan RPJMD. ” Pungkasnya.