Trending Topik

Jangan Saat Begini SBY Baru Ingat Yusril

Abadikini.com, JAKARTA – Partai Demokrat saat ini sedang terbecah menjadi 2 kubu, yang pertama dibawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang kedua berdasarkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) dibawah komando KSP Moeldoko pada Jumat (5/3/2021) di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Saat ini kedua kubu Partai Demokrat jika dilihat saling gontok-gontokan mengklaim siapa yang memiliki legitimasi yang sah menurut hukum. Kubu AHY mengatakan bahwa hasil KLB tersebut Abal-abal, sedangkan kubu Moeldoko mengatakan Partai Demokrat adalah Partai dinasti yang tidak mau mempercayakan orang yang berkompeten untuk menjadi pemimpin setelah era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mereka juga merasa telah dikhianati.

Menanggapi kisruh Partai Demokrat yang terjadi saat ini, Pegiat Media Sosial Anton Fathoni memiliki beberapa catatan yang perlu diketahui.
“Jika dilihat apa yang terjadi dalam Partai Demokrat saat ini harusnya kembali lagi pada apa yang pernah dilakukan SBY ketika itu dengan mengkudeta Anas Urbaningrum di KLB Bali pada tahun 2013” tutur pria yang akrab disapa Anton kepada Abadikini.com, Senin (8/3/2021).

Menurut Anton, apa yang terjadi saat ini di Partai Demokrat adalah karena perbuatan SBY sendiri yang menjadikannya sebagai partai dinasti, ditambah lagi sejumlah para deklarator, senior partai dengan gampang dia singkirkan, campakkan, demi memberikan jabatan tersebut kepada putra sulungnya AHY.

Anton menilai, saat ini tentunya SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi sangat pusing tujuh keliling menghadapi ancaman dari kubu Partai Demokrat versi KLB yang dikomandoi oleh Moeldoko yang tidak lain dan tidak bukan ialah anak buahnya sendiri saat menjadi Panglima TNI di era kepemimpinannya sebagai Presiden RI.

Maka mau tidak mau SBY yang diberi kewenangan yang begitu besar dalam AD/ART partai sebagai Ketua Majelis Tinggi harus mempersiapkan strateginya melawan Moeldoko di Pengadilan atas siapa yang berhak mendapatkan legitimasi yang sah secara hukum.

“Tentu yang harus dipersiapkannya adalah dengan merangkul kuasa hukum yang handal dan kompeten dalam mengurai permasalahan yang terjadi saat ini demi memenangkan perkara di pengadilan, apakah itu pengadilan umum, atau pengadilan tata usaha negara, tidak menutup kemungkinan sampai tingkat kasasi MA” tutur Anton.

SBY Harus Siapkan Pengacara Handal Untuk Menangkan Perkara

Seperti apa yang telah SBY katakan pada pemberitaan sebelumnya bahwa dia saat ini telah turun gunung rasanya tepat, lanjut Anton, lantas timbulah suatu pertanyaan adalah kira-kira siapa yang akan ditunjuk untuk menjadi kuasa hukum Partai Demokrat kubu AHY?

Jika berbicara mengenai seorang pengacara yang sudah mumpuni dalam menyelesaikan dualisme partai politik maka tidak lepas dari sosok Yusril Ihza Mahendra yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB). Pakar hukum tata negara tersebut sudah makan garam yang begitu banyak sebagai seorang pengacara dalam memenangkan perkara di pengadilan.

“Sosok Bang Yusril sudah tidak diragukan lagi sebagai seorang pengacara handal dalam menyelesaikan urusan dualisme partai politik, beliau juga pernah menjadi kuasa hukum Partai Golkar Munas IX di Bali dibawah kepemimpinan Abu Rizal Bakrie (Ical) melawan Agung Laksono munas Ancol. Melihat rekam jejak Bang Yusril tersebut lantas apakah SBY memiliki keinginan untuk untuk memberi kuasa saat bertarung dengan Partai Demokrat kubu Moeldoko versi KLB di pengadilan” celetuk Anton.

“Seandainya jika ada suatu tawaran langsung dari SBY sendiri terhadap Bang Yusril rasanya sangat lucu. Saya masih ingat tentang peristiwa yang terjadi saat SBY mencalonkan Presiden pada tahun 2004 silam. Ketika itu SBY berpasangan dengan Jusuf Kalla berkat dukungan suara dari PBB lah SBY mampu mencalonkan sebagai Presiden dan berhasil memenangkannya,” tambahnya.

Anton melanjutkan, pada pertengahan tahun 2007 SBY memberhentikan Yusril dan Abdurrahman Saleh dari kabinet tanpa alasan yang jelas dan tersisa tinggal Menhut MS Kaban di kabinet. Itu merupakan suatu peristiwa yang tak pernah dilupakan walau pada akhirnya SBY kembali menawari masuk kabinet melalui JK, Yusril pun menolaknya dengan alasan bahwa dia sudah keluar kabinet buat apa kembali lagi.

“Pada periode kedua jadi Presiden SBY mengkriminalisasi Yusril dalam kasus Sisminbakum melalui Kejaksaan Agung padahal jelas menurut BPK tidak ada unsur kerugian negara dan KPK berpendapat tidak ada unsur korupsi,” urainya.

Yang terakhir menurut dia, saat pilkada DKI tahun 2017 dimana saat itu SBY berjanji akan mengusung Yusril melalui Partai Demokrat menjadi Gubernur, tanpa diduga tiba-tiba SBY mengusung anaknya sendiri AHY dan mengorbankan karier militernya tentu itu merupakan dusta yang telah dilakukan SBY terhadap Yusril.

“Dengan melihat perlakuan SBY selama ini terhadap Bang Yusril mungkin ini yang dinamakan karma politik atas perbuatannya. Yang jadi pertanyaanya apakah SBY berani menemui Bang Yusril untuk meminta menjadi kuasa hukum melawan kubu Partai Demokrat versi KLB” kata Anton.

Kembali ke persoalan KLB, kata dia, tentu kubu Partai Demokrat versi KLB tak tinggal diam menghadapi kubu AHY, pastinya juga telah berpikir akan menyewa pengacara yang handal pula untuk bertarung di pengadilan.

“Seandainya kubu Partai Demokrat versi KLB meminta Bang Yusril menghadapi kubu AHY di pengadilan tentu ini akan menjadi sebuah tontonan yang seru,” pungkas tifosi Inter Milan itu.

Baca Juga

Back to top button