Urgensi Kepemimpinan dalam Mengendalikan COVID-19

DUNIA memasuki era baru perlawanan terhadap penyakit menular setelah  pada 11 Maret 2020, bertempat di kantor Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal WHO, mengumumkan Coronavirus Desease 2019 atau yang disingkat Covid-19 sebagai pandemi global.

Fakta terbaru per tanggal 23 Maret 2020, WHO melaporkan jumlah kasus yang terkonfirmasi COVID-19 di seluruh dunia mencapai 334.981 kasus, dengan kematian sebesar 14.652 orang. Jumlah negara yang terdapat kasus pandemi ini terus bertambah. Data terakhir menyatakan 189 negara terjangkit virus ini. Dari jumlah negara terjangkit, memperlihatkan bahwa gerakan penyebaran pandemi COVID-19 bergerak cepat dari benua satu ke benua lainnya.

Secara global, wabah penyakit menular seperti Variola (merebak pada 1500-an), Influenza (1917-1918), Rabies (1900-an), Dengeu (1950-an), Ebola (1976), SARS (2002), MERS (2012), dan COVID-19 (2019) telah mengubah diskursus tentang kesehatan dari tema kemanusiaan menjadi isu pembangunan, tata kelola pemerintahan dan keamanan. Topik keamanan didefinisikan kembali secara lebih luas dengan mencakup potensi dampaknya terhadap ekonomi global, stabilitas sosial-politik, dan hubungan internasional (Gindarsah, 2020).

Dalam kasus Asia Tenggara, laporan tentang sejarah wabah berbahaya terjadi dalam abad 17 kurun waktu antara tahun 1614 sampai 1822  (Reid, 2014). Dari periode itu wabah endemi dan pandemi seperti sampar, cacar, radang paru-paru, dan kolera, dapat membunuh 1/3 sampai 2/3 penduduk di kawasan terjangkit. Seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi alat kesehatan mutakhir, termasuk penemuan vaksin, potensi mematikannya mampu dimitigasi dengan tepat.

Berbeda dengan karaktersitik pandemi global sebelumnya, COVID-19 yang masih satu keluarga besar dengan SARS mampu menularkan manusia ke manusia lainnya dengan cepat. Giuseppe Conte, Perdana Menteri Italia, menyatakan krisis yang terjadi akibat pandemi COVID-19 merupakan krisis terberat dalam periode pasca Perang Dunia.

Dari segi jumlah penduduk yang terjangkit, Cina masih yang terbanyak dengan jumlah 81.603 kasus. Namun, berdasarkan laporan terbaru, trennya mengalami penurunan. Bahkan di Wuhan tempat asal penyebaran virus, sudah lima hari ini tidak ada kasus baru COVID-19 yang dilaporkan per tanggal 23 Maret 2020. Di luar Cina, kasus baru COVID-19 justru mengalami peningkatan signifikan. Di Italia, jumlah kasus positif COVID-19 sudah berjumlah 59.138 kasus, dengan angka kematian sebanyak 5.476 orang per tanggal 23 Maret 2020 (WHO, 2020).

Krisis Terbesar Abad 21

Secara umum, endemi dan pandemi berpotensi mengganggu stabilitas sosial-politik di wilayah terdampak. Seperti yang terjadi di beberapa negara dengan merebaknya epidemi Ebola di Liberia (Afrika Barat), Guinea, dan Sierra Leone, wabah penyakit menular HIV/AIDS di Afrika, sampar di India, SARS di Kanada dan Amerika Serikat, dan kini COVID-19 di seluruh dunia. Dari munculnya ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah sampai persoalan krisis sosial yang terjadi di tengah masyarakat, harus ditangani dengan serius dan transparan oleh pemerintah di masing-masing negara.

Upaya untuk mengendalikan masyarakat dari kepanikan publik yang berlebihan harus sudah mulai dilakukan oleh pemerintah. Utamanya dalam bentuk konsep politik dan pengaturan pengamanan dari wabah COVID-19. Dalam mengatur pengamanan, beberapa negara sudah menerapkan konsep lockdown nasional seperti di Italia dan Spanyol, dan ada juga yang melakukan lockdown parsial seperti yang dilakukan Pemerintah Filipina di Manila.

Dampak yang terlihat dari pandemi di dunia saat ini sudah memperlihatkan keadaan seperti arena peperangan global. Banyak negara mengerahkan skema militer untuk menghalau persebaran virus. Pandemi juga berdampak pada stabilitas ekonomi global. Prediksi Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi dunia akan turun sekitar 2,7 hingga 2,8 persen. Semua persoalan ini jika tidak ditanggapi serius secara politik dan keamanan, maka dunia akan semakin terjerumus dalam kekalahan, dan virus akan semakin kuat.

Kepemimpinan efektif

Dalam situasi seperti saat ini, global harus bersatu melawan pandemi demi keberlanjutan eksistensi umat manusia. Memaksimalkan komunitas regional dan komunitas internasional adalah salah satu upaya untuk memecahkan persoalan dari dampak pandemi. Terutama soal stabilitas ekonomi dan pertahanan. Permasalahan ini dapat diurai jika pola komunikasi dan kepemimpinan menjadi perhatian yang utama.

Persoalan kepemimpinan adalah soal yang strategis. karena dari kepemimpinan yang efektif akan menghasilkan komunikasi yang efektif pula. Dalam suatu negara, dua hal ini perlu disorot secara serius. Komunikasi efektif dari kepemimpinan yang baik akan berhasil memelihara persatuan dan menekan potensi perpecahan dari krisis yang ditimbulkan pandemi. Namun demikian, penerapan pola komunikasi yang efektif tidak mudah dilakukan, terlebih dalam kasus negara-negara berkembang. Untuk itu, diperlukan penyediaan informasi yang transparan. Melihat kondisi masyarakat negara berkembang yang berbeda dengan apa yang ada dalam masyarakat negara maju, maka pola komunikasi yang efektif dan informasi yang luas perlu dilakukan secara agresif sehingga menghasilkan kebijakan yang efektif.

Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian saat ini, maka kepemimpinan adalah kunci. Dari penerapan pola kepemimpinan yang efektif itu maka diharapkan dapat menjaga stabilitas politik dan ekonomi di negara tersebut. Hal ini juga berdampak pada kepercayaan masyarakat pada negara. Karena itu, prinsip kepemimpinan, komunikasi, dan transparasi

harus menjadi integral dalam sikap negara terutama untuk menghadapi situasi “perang” terhadap pandemi COVID-19 yang sekarang situasinya tidak mudah untuk dikendalikan.

Sumber: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 (diunduh pada 24 Maret 2020)

Oleh: Ahmad Pratomo
Ketua Departemen Kajian Strategis
DPP Partai Bulan Bintang