Dapat Bisikian Apa Tiba-tiba Jokowi Singgung Prabowo Soal Mark Up Anggaran Pertahanan?
Abadikini.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mengelola anggaran Kementerian Pertahanan dengan baik. Jokowi tidak ingin anggaran besar pertahanan justru disalahgunakan seperti tindakan mark up dan sebagainya.
Hal itu diungkapkannya saat memberikan pengarahan pada acara Rapim Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri tahun 2020. Jokowi bilang, anggaran Kementerian Pertahanan terbesar nomor satu dibandingkan dengan instansi lainnya.
“Perlu saya informasikan Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi APBN terbesar sejak 2016 sampai sekarang. Tahun 2020 sekitar Rp 127 triliun. Hati-hati penggunaan ini,” kata Jokowi.
Mantan Wali Kota Solo ini ingin anggaran besar Kementerian Pertahanan digunakan sebagai investasi yang berguna di kemudian hari, terutama bagi sistem pertahanan nasional.
Adapun 10 kementerian/lembaga (K/L) yang anggarannya besar di tahun 2020 adalah Kementerian Pertahanan Rp 127,4 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rp 120,2 triliun, Kepolisian Republik Indonesia Rp 90,3 triliun, Kementerian Agama Rp 65,1 triliun, Kementerian Sosial Rp 62,8 triliun.
Selanjutnya, Kementerian Kesehatan Rp 57,4 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 42,7 triliun, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Rp 42,2 triliun, Kementerian Keuangan Rp 37,2 triliun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 35,7 triliun.
Dia pun percaya bahwa Prabowo mampu memanfaatkan anggarannya dengan baik.
“Saya yakin Pak Menhan ini kalau urusan anggaran detil, berkali-kali dengan saya hampir hapal di luar kepala. Ini pak di sini pak, aman urusan Rp 127 triliun ini. Harus efisien, bersih, tak boleh ada mark up-mark up lagi dan yang paling penting mendukung industri dalam negeri kita,” ungkap Jokowi.
Selain mengingatkan soal pengelolaan anggaran, Jokowi juga memerintahkan Prabowo mengembangkan industri pertahanan tanah air. Menurut Jokowi, industri pertahanan nasional perlu menyesuaikan diri dengan digitalisasi.
“Baru kemarin saya berbicara dengan Pak Menhan, kemarin siang, bagaimana menghidupkan plan ke depan untuk industri strategis kita agar betul-betul semuanya bergerak,” kata Jokowi saat memberikan pengarahan Rapim Kemenhan, TNI, dan Polri tahun 2020 di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (23/1/2020).
Jokowi bilang saat ini kemandirian industri pertahanan nasional harus segera dimulai. Sebab banyak negara yang sudah memulai mengadopsi teknologi canggih pada sistem pertahanannya. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun memberikan tiga instruksi demi memajukan industri pertahanan tanah air.
“Kita harus memperkuat penguasaan teknologi pertahanan kita. Yang pertama teknologi otomatisasi yang akan disertai dengan pengembangan sistem senjata yang otonom,” jelasnya.
Kedua, sistem pertahanan nasional juga harus meningkatkan teknologi sensor yang mengarah pada pengembangan sistem pengindraan jarak jauh. Ketiga pengembangan sistem siber nasional.
Oleh karena itu, dikatakan Jokowi bahwa pengembangan industri pertahanan dalam negeri harus dimulai dari kebijakan perencanaan pengembangan alutsista yang tepat. Setiap pembelian atau pengembangan alutsista harus dikalkulasi dengan baik. Sehingga belanja pertahanan menjadi sebuah investasi yang memiliki manfaat ke depannya.
“Saya lihat negara lain minimal industri-industri ini harus diberikan yang namanya pesanan, order 15 tahun minimal. Sehingga rencana antisipasinya menjadi terarah, Mana yang akan kita tuju menjadi jelas,” katanya.
Tidak sampai di situ, pengembangan industri pertahanan nasional juga harus mampu mengakomodasi peningkatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), pengembangan rantai produksi antara BUMN dengan korporasi swasta dan UKM. Serta adanya transfer teknologi dari setiap kerja sama.
Pengembangan industri pertahan dalam negeri juga tidak terlepas dari banyak negara yang kepincut alat utama sistem persenjataan (alutsista) buatan tanah air. Belakangan ini yang sudah deal adalah Ghana dan Filipina.
Menurut Jokowi selain dua negara itu juga masih banyak negara yang tertarik alutsista made in Indonesia.
“Ada beberapa negara yang lain,” kata Jokowi di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2020).
