Ketua KPK: Jangan Ada Lagi Uang Ketok Palu Pengesahan APBD
Abadikini.com, JAKARTA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, mengaku tidak senang masih kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan. Hal tersebut disampaikan di hadapan para kepala daerah di Jawa Timur, dalam rapat koordinasi dan sinergi penyelenggaraan pemerintahan Pemprov Jatim.
Dalam sambutannya, Firli heran saat ini masih ada kepala daerah yang berani main-main dalam proyek pengadaan barang dan jasa di wilayahnya. Padahal, lembaga anti rasuah tidak pernah berhenti mensosialisasikan upaya-upaya pencegahan.
“Saya ini tidak happy kalau masih saja ada kepala daerah yang tertangkap tangan (korupsi),” ujarnya, Kamis (9/1/2020).
Dia menegaskan jangan sampai para kepala daerah ini menjadi catatan sejarah terkait dengan tindak pidana korupsi. Sebab, tindakan korup justru akan menghancurkan pribadi kepala daerah sampai keluarganya.
“Saya pernah bertemu dengan keluarga tersangka korupsi. Apa yang terjadi, anaknya tidak mau kuliah lagi, tidak keluar rumah, tidak bergaul dengan temannya dan mengalami depresi. Jadi dampaknya sangat luar biasa,” tegasnya.
Tidak hanya itu, dia juga sempat menyindir tradisi uang ketok palu dalam hal pengesahan APBD. Menurutnya, praktik-praktik tersebut masih terjadi di sejumlah provinsi di Indonesia. Namun dia berharap agar hal tersebut tidak terjadi di provinsi Jatim.
“Saya ingatkan, jangan sampai seperti itu ya. Hilangkan itu uang ketok palu. Semuanya harus transparan dan jangan sampai ada deal-deal tertentu,” pesannya.
Diketahui, kedatangan Firli ini tepat sehari setelah OTT dan penetapan status tersangka pada Bupati Sidoarjo Syaiful Ilah dan 5 orang lainnya. Bupati Sidoarjo, disangkakan terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa.
