Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta : Pak Anies Jangan Baper
Abadikini.com, JAKARTA – Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono membantah pihaknya selak menjadi oposisi di legislatif kerap menghambat program gubernur dan menghambat pembangunan di Jakarta.
Anggota Komisi A itu menegaskan kritik yang selama ini dilontarkan fraksinya semata sebagai bentuk pengawasan kepada eksekutif.
Ia pun meminta Anies untuk tidak terbawa perasaan terhadap berbagai kritik yang mengalir deras.
“Pak Anies jangan baperlah. Kritik itu adalah bagian dari pengawasan agar anggaran dari pajak uang rakyat DKI itu tidak sia-sia,” ungkap Gembong seperti dilansir Abadikini.com dari Media Indonesia, Rabu (11/12/2019).
Gembong menjelaskan tidak ada program yang 100% sempurna. Oleh karenanya, pengawasan dan saling memberikan rekomendasi wajib dilakukan agar program bisa berjalan maksimal.
“Di dunia ini tidak ada program yang sempurna. Maka dari itu kami di dewan membicarakan itu bersama-sama. Pak Anies sebaiknya tidak menggiring opini itu,” tukasnya.
Gembong pun menyebut dibandingkan baper terhadap kritik, Anies sebaiknya serius menerima berbagai kritikan yang datang dan menjadikannya bahan evaluasi.
“Ya memang kami kencang sekali misalnya soal TGUPP, soal hotel di TIM. Tapi apakah dengan begitu kami menghambat? Kan tidak. Malah seharusnya Pak Anies itu menerima dengan lapang dada kritik yang ada dan dijadikan pelajaran supaya Jakarta semakin maju,” tuturnya.
Menyinggung soal minimnya peraturan daerah yang diproduksi, Gembong menyebut hal itu karena alasan teknis.
Pada DPRD periode 2014-2019, anggota legislatif menghadapi dua peristiwa besar yakni Pilkada 2017 serta Pemilu serentak 2019.
Gembong pun menilai adanya dua peristiwa itu membuat kinerja legislasi sedikit mengendur.
“Ya dari hasil evaluasi kita karena dua itu. Tapi kami optimistis tahun depan akan kencang membahas pembentukan perda,” tukasnya.
Sebelumya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut pembangunan DKI kerap terhambat urusan yang bermuatan politis.
Anies menuding, kinerja legislasi yang rendah menjadi penghambat berbagai program di Jakarta.
