Jokowi Ingatkan Pemda Lelang Barang dan Jasa Selesai di Januari
Abadikini.com, JAKARTA- Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo mengingatkan kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda) agar menyelesaikan semua proses lelang barang dan jasa diselesaikan awal tahun.
Presiden Jokowi menyampaikan kepada seluruh hadirin di acara Rakornas pemerintah pusa dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, bila berkaitan dengan lelang barang dan jasa selalu ada yang dilakukan pada akhir tahun.
“Jadi yang namanya lelang pengadaan barang dan jasa yang bertahun-tahun. Saya masuk di pemerintahan 15 tahun yang lalu sampai sekarang belum berubah banyak dalam pengadaan barang dan jasa, kenapa si kita tidak memulai yang namanya lelang pengadaan barang dan jasa itu dimulai bulan Januari, kenapa terus kita menunggu sampai September baru lelang, ada apa ini ?,” tegas Presiden Jokowi yang disambut tepuk tangan meriah dari seluruh hadirin.
Menurut mantan Walikota Solo itu, efek dari pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pada akhir tahun, itulah kenapa ada jembatan yang ambruk, ada sekolah yang roboh dan gedung yang rusak sebelum waktunya.
“Sehingga kualitas barang yang dihasilkan dan kualitas produk barang jadi jelek, pasti pekerjaan yang dilakukan di akhir-akhir, bulan November masih ada lelang, bulan November masih ada lelang coba lihat,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini, Rabu 13 November 2019.
Selain itu Presiden Jokowi juga menekankan agar penegakan hukum baiknya dilakukan preventif terlebih dahulu, daripada langsung menangkap atau menahan.
“Kalau ada persoalan hukum dan itu sudah kelihatan di awal-awal preventif dulu, diinginkan dulu, jangan ditunggu kemudian peristiwa terjadi baru di (Tangkap red),” ungkap politisi DPP PDIP ini.
Hal tersebut juga sebelumnya sudah disampaikan juga kepada aparat penegak hukum.
“Saya juga sudah menyampaikan itu baik kepada Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung hal yang sama. Jelas-jelas sudah keliru sejak awal diingatkan dong, loh ini keliru jangan ditunggu bersalah baru ditebas, tidak bisa seperti ini,” jelasnya.
“Jangan sampai ini kejadian baik itu di Kejari, baik itu di Kejati, baik itu di Kapolres yang menyangkut hukum, baik itu di Kapolda,” tambahnya.
Yang lebih penting kata Presiden Jokowi pemerintah baik ditingkat pusat, provinsi maupun di tingkat kabupaten kota seluruh Indonesia agar tidak ada tembang pilih dalam menentukan kebijakan.
“Berkaitan dengan kebijakan. Jangan ada kebijakan itu yang di diskriminalisasi. Kalau tidak ada niat jahatnya, iya jangan di cari-cari yang namanya orang itu punya pekerjaan banyak sekali,” ujar Presiden Republik Indonesia yang ketujuh ini.
“Saya berikan contoh misalnya di DKI, yang mata anggara itu 57 ribu, kalau ada yang keliru satu dua tiga dan nggak mungkin mengontrol kegiatan begitu banyaknya, nggak mungkin seorang Gubernur, seorang bupati, seorang walikota, diingatkan awal-awal sebelum dia bekerja laksana pekerjaan itu,” pungkasnya.
