Bupati Bengkayang Disebut Terima Duit Rp336 Juta
Abadikini.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tujuh orang sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pemerintah di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Penetapan tersangka ini merupakan hasil operasi tangkap tangan (OTT).
Mereka adalah Bupati Bengkayang Suryadman Gidot (SG), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang Alexius (AKS), dan lima pihak swasta bernama Rodi (RD), Yosef (YF), Nelly Margaretha (NM), Bun Si Fat (BF) dan Pandus (PS).
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menjelaskan konstruksi perkara suap ini. Suryadman disebut menerima uang Rp336 juta dari sejumlah pihak swasta melalui Alexius. Penerimaan itu merupakan pemenuhan tugas Alexius yang diminta Suryadman untuk mengumpulkan duit.
Basaria merinci duit tersebut diberikan oleh Bun Si Fat senilai Rp120 juta, Pandus Yosef dan Rodi memberikan Rp160 juta, serta Nelly Margaretha senilai Rp60 juta. Total duit Rp340 juta, namun yang diterima Suryadman hanya Rp336 juta.
Awalnya Suryadman selaku Bupati meminta uang kepada Alexius dan Kepala Dinas Pendidikan Agustinus Yan (YN) atas pemberian anggaran Penunjukan Langsung tambahan APBD-Perubahan 2019 kepada Dinas PUPR sebesar Rp7,5 miliar dan Dinas Pendidikan sebesar Rp6 miliar. Agustinus dan Alexius dimintai uang masing-masing Rp300 juta.
Guna memenuhi permintaan Suryadman tersebut, Alexius menghubungi beberapa rekanan untuk menawarkan proyek pekerjaan penunjukan langsung. Syaratnya rekanan yang ditunjuk harus menyetor duit di awal. Secara rinci harga satu paket pekerjaan penunjukan langsung mereka diminta sebesar Rp20-25 juta, atau minimal sekitar 10 persen dari nilai maksimal pekerjaan penunjukan langsung yakni Rp200 juta.
“Kemudian pada Senin, 2 September 2019, AKS menerima setoran tunai dari beberapa rekanan proyek yang menyepakati fee sebagaimana disebut sebelumnya, terkait dengan paket pekerjaan penunjukan langsung melalui FJ (staf honorer pada Dinas PUPR) dengan rincian Rp120 juta dari BF, Rp160 juta dari PS dan YF, serta RD, Rp60 Juta dari NM,” kata Basaria di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/9).
Basaria mengatakan tim KPK mengendus permintaan duit dari Suryadman itu setelah mendapat informasi dari masyarakat. Tim juga mendapat informasi akan ada penyerahan uang kepada Suryadman yang dilakukan sehari setelah transaksi antara Alexius dan lima pihak swasta lainnya.
“Pada Selasa 3 September 2019 sekitar pukul 10.00 tim melihat AKS, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang dan FJ (Fitri Julihardi) Staf Dinas PUPR berada di Mess Pemkab Bengkayang,” kata Basaria.
Tak lama, Suryadman datang dan masuk ke Mess Pemda Bengkayang. Tim KPK menduga bahwa terjadi transaksi antara Suryadman dan Alexius di sana.
“Tim masuk ke Mess Bengkayang dan mengamankan SG, RIS, AKS, FJ/ dan O serta uang sejumlah Rp336 juta dalam bentuk pecahan 100 ribu,” kata Basaria.
Selanjutnya, tim mengamankan RD, pihak swasta, di salah satu hotel di Pontianak pukul 21.00. Pukul 22.30 tim mengamankan YN di sebuah hotel di Kabupaten Bengkayang.
Mereka yang diamankan pun dibawa ke Jakarta untuk kemudian diperiksa di markas komisi antirasuah. Setelah diperiksa secara intensif KPK akhirnya menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka tidak semuanya terjaring dalam operasi senyap.
Atas perbuatannya, Suryadman dan Alexius sebagai penerima dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara lima pihak swasta sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
