PAN Sebut Pemindahan Ibu Kota Negara oleh Jokowi itu Cacat Prosedural dan Ilegal
Abadikini.com, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN, Yandri Susanto mengatakan ada cacat prosedural dalam rencana Presiden RI Joko Widodo terkait pemindahan ibu kota. Pasalnya Jokowi tak lebih dulu melakukan pembahasan guna membuat aturan dalam bentuk undang-undang bersama DPR RI.
Yandri mengatakan, persoalan pemindahan ibu kota bukan meruoakan persoalan sepele yang bisa jadi dalam sekejap mata. Melainkan perlu aturan-aturan yang menjadi dasar hukum pemindahan ibu kota. Ia bahkan membandingkannya dengan pemekaran wilayah baru yang memerlukan aturan.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN, Yandri Susanto mengatakan ada cacat prosedural dalam rencana Presiden RI Joko Widodo terkait pemindahan ibu kota. Pasalnya Jokowi tak lebih dulu melakukan pembahasan guna membuat aturan dalam bentuk undang-undang bersama DPR RI.
Yandri mengatakan, persoalan pemindahan ibu kota bukan meruoakan persoalan sepele yang bisa jadi dalam sekejap mata. Melainkan perlu aturan-aturan yang menjadi dasar hukum pemindahan ibu kota. Ia bahkan membandingkannya dengan pemekaran wilayah baru yang memerlukan aturan.
“Artinya saya memandang pengumuman Pak Jokowi kemarin baru hanya sekadar wacana, belum ada kekuatan hukum, belum legal, apalagi menyangkut anggaran, tapal batas dan jumlah luasan tanah atau hektare yang akan dipakai,” jata Yandri.
Tidak hanya dari sisi kekuatan hukum, Yandri menilai pemindahan ibu kota bujan merupakan prioritas yang harus dilakukan di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini. Karena itu, kata dia, Fraksi PAN tidak sepakat jika perpindahan ibu kota dilaksanakan dalam waktu dekat ini.
“Memang banyak pertanyaan dari sisi biayanya di tengah-tengah hutang kita sangat tinggi dan pidato Pak Jokowi hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi hanya 5,3 itu pun belum tentu tercapai. Menurut kami dari Fraksi PAN belum saatnya memindahkan ibu kota,” ujar Yandri.
