Menanti Gagasan Besar Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR
Abadikini.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo diharapkan menyampaikan pidato yang benar-benar memberi makna mendalam kepada bangsa dan negara dalam Sidang Tahunan MPR 16 Agustus mendatang. “Kita harapkan pidato Presiden mampu memberi motivasi yang kuat kepada rakyat tentang apa yang perlu dilakukan dalam menghadapi pertarungan global,” ujar Anggota MPR dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis dalam ‘Diskusi Empat Pilar MPR’ di Media Center, Gedung Nusantara III, Komplek MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, 12 Agustus 2019, dikutip dari Tempo.
Dalam acara bertema ‘Optimalisasi Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR’, Iskan menuturkan Presiden sebagai pemimpin harus bisa menyakinkan rakyat dengan visi, misi, dan cita-cita besar. “Untuk itu Presiden jangan bicara hal-hal yang sifatnya teknis. Pidato yang disampaikan harus mempunyai daya ungkit yang besar”, tambahnya.
Iskan menuturkan, Presiden harus mampu menyampaikan gambaran Indonesia dalam 30 tahun ke depan. Tiongkok, India, dan Amerika Serikat, dan Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi dunia. Untuk itulah Presiden harus menyampaikan visi-visinya kepada generasi milineal sebab merekalah sebagai pewaris bangsa dan negara.
Dalam diskusi yang dihadiri ratusan wartawan, Iskan menyebut ada dua masalah penting yang saat ini dihadapi Bangsa Indonesia. Pertama, bagaimana mengkonsolidasikan antara konsep demokrasi dan kesejahteraan. Menurutnya demokrasi saat ini sebatas struktural, belum bersifat substantif yang mampu menghadirkan kesejahterakan rakyat. Masalah kedua menyelesaikan hubungan antara nasionalisme dan agama (Islam). Selama ini ada anggapan seolah-olah orang Islam itu tidak nasionalis dan kalangan nasionalis tidak Islam.
Sekretaris Fraksi PAN MPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengakui fungsi MPR saat ini hanya melakukan Sidang Tahunan dan Sosialisasi Empat Pilar. Agar MPR menjadi lembaga efektif dan berdaya guna, dia mendorong penguatan. Caranya mengembalikan kewenangan MPR membuat GBHN, memfungsikan kembali Ketetapan MPR, dan memberi kewenangan MPR untuk menafsirkan UUD.
Menurut Saleh, ketiadaan GBHN membuat arah pembangunan antarperiode Presiden menjadi tak akur. Contohnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempunyai visi dan misi pembangunan tersendiri. Begitu juga era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Di Periode pertama Presiden Joko Widodo membangun infrastruktur. “Bila pembangunan di era selanjutnya berubah akan membuat pembangunan tak berkesinambungan. Untuk itulah perlu ada GBHN sehingga pembangunan ada arah,” katanya.
Ketua Program Pasca Sarjana Universitas Jayabaya, Jakarta; Lely Arrianie mengatakan , langkah paling penting mengoptimalkan ST MPR adalah memberdayakan anggota DPR dan DPD. “Memberdayakan wakil rakyat lebih dahulu sehingga mereka tahu tugas dan fungsinya”, ujarnya.
