Rencana Prabowo Koalisi ke Jokowi dan Tarik-ulur Jatah Kursi Menteri Gerindra
Abadikini.com, JAKARTA – Partai Gerindra semakin dekat untuk menjadi bagian dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Sejumlah petinggi partai tidak menampik hal tersebut, termasuk oleh Wakil Ketua Umum Ferry Juliantono, yang menyebut semua kemungkinan untuk berkoalisi atau oposisi akan dipertimbangkan matang oleh DPP dan Dewan Pembina.
Kemungkinan Gerindra bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf itu, dibarengi dengan hitung-hitungan jatah menteri untuk mereka.
Dikutip dari Sumber CNN Indonesia, yang merupakan kader senior salah satu parpol pengusung Jokowi-Ma’ruf, menyebut Gerindra mendambakan dua kursi menteri. Permintaan itu merupakan kelanjutan dari lobi-lobi yang telah dilakukan sebelumnya.
Dua kursi yang diinginkan Gerindra adalah Menteri Pertanian dan Menteri BUMN. Partai yang diketuai Prabowo Subianto juga disebut meminta satu kursi wakil menteri.
Parpol pengusung Jokowi-Ma’ruf disebut tidak keberatan jika Gerindra mengisi dua kursi menteri dan satu wakil menteri, namun bukan pos pertanian dan BUMN.
“Masih tawar-menawar,” kata sumber tersebut pekan lalu.
Sumber CNN Indonesia yang lain mengatakan Gerindra sempat meminta lima kursi di pemerintahan. Namun, parpol koalisi pengusung Jokowi-Ma’ruf menolak keras.
Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah partainya sudah meminta jatah menteri. Dia yakin belum ada pembicaraan demikian.
Dasco mengatakan Gerindra baru mau menjalin komunikasi dengan Presiden Jokowi dan parpol pengusungnya. Rencana itu diputuskan dalam Rapat Dewan Pembina yang dihelat di kediaman Prabowo di kawasan Hambalang, Bogor pekan lalu.
Konsep yang dimaksud berkutat pada ketahanan energi, ketahanan pangan dan beberapa aspek lain yang menekankan pada kemandirian ekonomi. Jika konsep diterima, baru akan bicara lebih lanjut soal konstruksi kabinet.
“Tidak langsung bagi-bagi kursi tapi dengan tukar-menukar konsep. Kalau konsep kita diterima, artinya baru ketahuan berapa jumlah orang yang diperlukan untuk menjalankan konsep tersebut. Nah, kalau itu semua diakomodir, artinya di dalam (pemerintah),” kata Dasco usai Rapat Dewan Pembina pada Jumat (19/7).
“Kalau konsep mandiri-mandiri itu diterima, ya lalu kan dihitung bidangnya berapa, orangnya berapa. Kalau di luar (pemerintah), dengan mengkritik yang membangun. Kira-kira begitu,” lanjutnya.
Dua Menteri Jatah yang Wajar
Direktur Program Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojuddin Abbas menilai wajar seandainya benar Gerindra meminta dua kursi menteri plus satu wakil menteri. Tidak tergolong muluk meski Gerindra merupakan rival PDI Perjuangan selaku pemimpin koalisi pengusung Jokowi-Ma’ruf.
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memang kalah di kontestasi Pilpres. Namun Gerindra berhasil meraup suara besar di segmen legislatif. Partai ini meraih suara kedua terbanyak, di bawah PDI Perjuangan, dengan torehan 12,57 persen atau 17.594.839 suara nasional.
Dengan kekuatan yang besar di parlemen, Gerindra pasti akan sangat membantu pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
Akan tetapi, upaya Gerindra mendapatkan jatah dua kursi menteri diyakini tak akan mulus. Parpol koalisi pengusung Jokowi-Ma’ruf tentu tak mau rugi karena telah berjuang pada Pilpres 2019 lalu.
“Sebab partai-partai anggota koalisi lain yang lebih lama berjuang untuk kemenangan Jokowi-Ma’ruf, mungkin mengincar dua kementerian yang sama juga,” kata Sirojuddin.
Dia memaknainya sebagai sinyal ketertarikan membantu Jokowi di periode kedua. Namun, menurutnya, bukan perkara mudah bagi Gerindra untuk meloloskan konsep ketahanan ekonomi kepada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
Kekuatan Gerindra di parlemen memang dibutuhkan. Tetapi, kata Sirojuddin, partai koalisi Jokowi-Ma’ruf khususnya PDIP pasti telah memiliki konsep ketahanan ekonomi sendiri.
Konsep Gerindra ini juga sulit diterima lantaran Jokowi sudah merancang rencana untuk menjalankan pemerintahan di periode kedua. Termasuk janji-janji yang dipaparkan lewat visi dan misi saat menjadi kontestan Pilpres 2019.
“Visi dan misi PDIP tentang ketahanan pangan, energi dan ekonomi yang dijadikan platform Pak Jokowi akan diubah atau bahkan digantikan. Apakah PDIP akan bersedia mengorbankan itu demi mengakomodasi Gerindra ke dalam koalisi?” kata Sirojuddin.
