Isi Pidato Prabowo Tanggapi Putusan MK Dinilai Antiklimaks
Abadikini.com, JAKARTA – Analis Komunikasi Politik Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah menilai respon Prabowo Subianto atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pilpres merugikan Partai Gerindra. Menurut Dedi, pidato Prabowo menegaskan jika kubu 02 tetap konsisten dengan keyakinan mereka adanya pemilu curang.
“Satu sisi menghormati putusan MK, sisi lain tidak mengakui kemenangan Jokowi. Hal ini membuktikan Prabowo konsisten dengan keyakinan bahwa Pemilu curang. Dari sisi politis ini bisa merugikan Gerindra di masa mendatang” ujar Dedi di Jakarta, Sabtu (29/6/2019).
Dedi menambahkan, sikap tidak menerima kemenangan Jokowi ini bisa berimbas ke citra Gerindra di mata publik. Menurutnya Gerindra akan dianggap sebagai partai yang tidak dewasa dalam menyikapi proses demokrasi dan bisa saja kehilangan simpati publik pada pemilu berikutnya.
“Keputusan MK seharusnya dijadikan momentum puncak, Prabowo harus lihat jangka panjang, ketika ia merunduk dan mengakui kekalahan, sebenarnya ia sedang memulai kemenangan, ia akan dianggap kesatria, dan publik akan mengingat itu di 2024,” ungkap Dedi.
“Sikap tidak terima Prabowo ini membuat momentum puncak ini antiklimaks, sangat disayangkan karena ia gagal menjadi replika tokoh politik kesatria” kata dia menambahkan.
Selain itu, dikutip dari Beritasatu, Dedi melihat akan ada perubahan peta koalisi. Menurutnya koalisi oposisi akan berkurang, dan kondisi itu telah ditunjukkan oleh Demokrat dan PAN.
“Peta politik berubah, Demojrat dan PAN berpotensi keluar. Tetapi tidak lantas bergabung petahana, karena koalisi petahana sudah cukup besar, juga sulit menerima anggota baru. Paling mungkin hanya akan menjadi parpol di luar koalisi, dalam politik disebut kohabitasi, tidak miliki ikatan formal koalisi, tetapi bisa saja mendukung pemerintah” terang Dedi.
Disinggung soal langkah Prabowo yang akan meneruskan hasil pemilu ke Mahkamah Internasional (MI), Dedi pesimistis hal itu dilakukan. Selain sulit mendapat persetujuan semua anggota koalisi, kata dia, juga karena berpeluang kecil.
“Rasanya sulit terwujud, Prabowo harus berpikir ulang, ini bukan soal dirinya sendiri tetapi ada anggota koalisi yang mungkin sudah lelah dan menerima keputusan MK. Meskipun memang selama ini kita bisa melihat Prabowo dominan sekali one man show-nya,” pungkas dia.
