Jokowi Diminta Bentuk Badan Khusus Pemindahan Ibu Kota
Abadikini.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo diminta membentuk badan khusus yang melibatkan banyak pihak untuk membahas masalah pemindahan ibu kota. Dengan begitu, wacana ini betul-betul matang.
“Idealnya memang harus ada badan. Agar ada sinkronisasi, agar ada perpaduan penyiapan-penyiapan, perencanaan-perencanaan teknis, maupun makronya,” ujar Plt Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik saat FGD Regulasi Otonomi Daerah dalam rangka rencana pemindahan ibu kota di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Mei 2019.
Menurut dia, badan tersebut dibutuhkan untuk membuat master plan atau cetak biru pemindahan ibu kota. Karena kebijakan itu tidak hanya berkaitan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kemendagri juga berkepentingan untuk membuat regulasi.
Dia menilai kehadiran badan khusus sangat dibutuhkan untuk memudahkan sinergi antarinstansi. Namun, dia menyerahkan sepenuhnya pembentukan badan itu kepada Presiden Joko Widodo.
“Kami sebagai staf, cuma mempersiapkan langkah-langkah, seluruh alternatif-alternatif yang mungkin hadir untuk membantu Bapak Presiden mewujudkan rencana pemindahan ibu kota ini,” kata Akmal.
Sementara itu, mantan Dirjen Otda Soemarsono, mendukung pembentukan badan khusus tersebut. Sebab pematangan cetak biru menjadi prioritas utama dalam kebijakan tersebut.
“Jadi memang perlu badan khusus selama master plan itu dibuat,” jelas pria yang akrab disapa Soni ini.
Urgensi pembentukan badan juga menyangkut dengan komponen cetak biru, termasuk anggaran dan skema pembiayaan terkait. “Jadi terjemahannya, dari master plan jadi duit itu gampang,” kata dia.
