Jokowi: Terjebak Rutinitas, Jangan Mimpi jadi Ekonomi Besar

Abadikini.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajaran Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah agar tidak terjebak dengan rutinitas program dan anggaran pembangunan. Sebab, rutinitas tidak akan berhasil mendorong Indonesia menjadi negara dengan ekonomi kelima terbesar di dunia.

Hal tersebut diungkapnya saat menghadiri acara simbolis penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2020 sekaligus Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2045 di Hotel Shangri-la, Jakarta, Kamis (9/5).

Jokowi mengatakan Indonesia sejatinya memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih besar dari saat ini pada 2045 mendatang, yaitu ketika memasuki usia kemerdekaan ke-100. Hal itu juga yang diramalkan lembaga internasional terhadap ekonomi Indonesia.

“Ada peluang besar untuk masuk ke sana, tapi untuk masuk ke sana tidak mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi,” ujarnya.

Salah satu tantangan dan masalah yang kerap dihadapi banyak negara ketika ingin meningkatkan pertumbuhan ekonominya ialah negara-negara tersebut justru terjebak pada pertumbuhan yang begitu-begitu saja.

Hal ini membuat negara-negara di dunia kerap berstatus negara dengan pendapatan menengah untuk jangka waktu yang panjang alias middle income trap.

Menurut Jokowi, middle income trap terjadi karena negara tidak bisa mengupayakan model pembangunan yang baru dan terus berkembang secara inovastif dari waktu ke waktu. 

Selain itu, negara hanya menjalankan program dan anggaran sesuai rutinitas. Walhasil, tidak ada dobrakan yang bisa memberi hasil signifikan. “Jangan bermimpi masuk ekonomi keempat dan kelima terbesar di dunia kalau terjebak rutinitas dan tidak berani berubah,” terang dia.

Ia melanjutkan setidaknya ada tiga kunci utama yang bisa dilakukan bila ingin mencapai ekonomi terkuat keempat dan kelima pada 2045. Pertama, melalui pembangunan infrastruktur. Kedua, menyederhanakan izin investasi. Ketiga, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Dari sisi infrastruktur, mantan gubernur DKI Jakarta tersebut meminta pembangunan infrastruktur tetap dilakukan. Bahkan, ia meminta pembangunan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, namun juga daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, hingga kota.

“Kalau jalan ‘gede’ sudah dibangun pusat, maka jalan menengah dan kecilnya harus disambung oleh daerah. Sambungkan itu ke industri, pariwisata, industri kecil, pusat-pusat produksi, seperti pertanian dan perkebunan,” tegas Jokowi.

Selanjutnya, pemerintah pusat dan daerah juga diminta untuk menyederhanakan izin investasi. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan agar rantai perizinan yang tidak perlu dan terlalu panjang tidak membuat investor ‘malas’ menanamkan modalnya di Indonesia.

Ia mencatat saat ini setidaknya pemerintah sudah memangkas rantai izin investasi dari 259 izin menjadi 58 izin. Sayangnya, hal ini belum cukup. Ia meminta izin investasi mungkin hanya melalui lima izin saja, atau bahkan bisa diberikan usai investasi direalisasikan.

“Jangan tepuk tangan, izin investasi sekarang masih kebanyakan, apa itu izin sampai 58 tahap? Maksimal cukup lima saja seharusnya. Ini apa-apaan? Sama saja pusat dan daerahnya,” tekannya.

Mantan wali kota Solo itu mengatakan bila izin investasi sederhana dan cepat, maka akan banyak aliran modal yang bisa digunakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Sebab, investasi merupakan salah satu indikator yang menopang ekonomi, selain ekspor, konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan lainnya.

Selain itu, sambung dia, investasi menjadi komponen paling penting bagi ekonomi ketika aliran modal yang mengalir diperuntukkan bagi perkembangan industri berbasis ekspor dan subtitusi impor.

“Kalau dua itu bisa diselesaikan, tinggal tutup mata itu. Kemarin, saya ngomong sama menteri-menteri untuk ekspor dan subtitusi impor itu kalau perlu tidak pakai izin. Jengkel saya, soalnya kalau tidak bisa selesaikan yang sudah terlihat,” katanya.

Selanjutnya, kunci meningkatkan ekonomi adalah meningkatkan kualitas SDM. Caranya, dengan menambah dan meningkatkan keterampilan dan pendidikan anak-anak dan calon pekerja nasional.

Misalnya, memberikan beasiswa untuk menempuh pendidikan, baik di dalam maupun luar negeri. Lalu, memberikan pelatihan tambahan dan vokasional kepada para calon pekerjan, khususnya yang berbasis teknologi.

“Satu lagi, zaman sekarang sudah masuk digital ekonomi, tapi masih ada SMK yang jurusannya bangunan, jurusan mesin. Seharusnya yang jelas, jurusan mesin, mesin apa?” tandasnya.