Referendum Mesir Bisa Antarkan Al-Sisi Berkuasa Sampai 2030
Abadikini.com, JAKARTA – Masyarakat Mesir akan melakukan referendum soal perubahan konstitusi akhir pekan ini. Sebanyak 55 juta dari 100 juta warga Mesir memiliki hak pilih dalam referendum yang digelar selama tiga hari sejak Sabtu (20/4).
Hasilnya bisa memberi peluang kepada Presiden Abdel Fattah al-Sisi untuk tetap memerintah hingga 2030 dan mendukung militer berkuasa.
Menurut pendukung Sisi, perubahan konstitusi itu dibutuhkan untuk memberi Sisi kesempatan lebih agar bisa menyelesaikan proyek-proyek pembangunan besar dan reformasi ekonomi.
Sementara kritikus menyebut perubahan itu hanya akan memberi Sisi kekuasaan lebih dan mengembalikan Mesir ke model kepemimpinan yang otoriter dan tegas.
Amandemen untuk mengubah konstitusi sebenarnya sudah diterima oleh parlemen yang didominasi pendukung Sisi, Selasa (16/4) lalu. Dari 596 anggota parlemen, 531 mendukung konstitusi diubah, sementara 22 lainnya tidak.
Referendum diduga akan menguatkan suara untuk Sisi.
Di sisi lain, oposisi memprotes karena mereka dipaksa untuk bergegas melakukan referendum tanpa pengawasan publik yang tepat.
“Mereka tidak memberi kami waktu untuk membuat sebuah kampanye yang meminta masyarakat mengatakan ‘tidak’ [pada perubahan konstitusi],” ujar seorang anggota oposisi dari Gerakan Demokrasi Sipil, Khaled Dawoud seperti dilansir Reuters pada Sabtu (20/4).
Mereka pun berencana menggelar kampanye secara online karena keterbatasan waktu.
Keputusan menggelar referendum telah mempertimbangkan semua pandanga, menurut pemerintahan Mesir. Masyarakat Mesir pun telah diberikan kesempatan untuk memperdebatkan perubahan konstitusi yang menjadi topik dalam referendum kali ini.
Jika disetujui, referendum tersebut akan memperpanjang periode pemerintahan Sisi dari empat menjadi enam tahun. Perubahan konstitusi juga memungkinkannya mencalonkan kembali sebagai pemimpin negara untuk periode ketiga pada 2024.
Sisi juga akan diberi kewenangan untuk menunjuk hakim kepala dan jaksa penuntut umum. Mereka yang akan memberi tugas pada militer berdasarkan pertimbangan melindungi “konstitusi dan demokrasi dan dasar-dasar negara serta masyarakat sipil”.
Diketahui, Sisi memerintah di Mesir setelah memelopori penurunan Mohammed Murdi sebagai presiden pada 2013. Setahun setelahnya, ia memenangi pemilu selama dua periode.
Di bawah pemerintahannya, Mesir telah menyaksikan kekerasan terhadap perbedaan pendapat yang disebut belum pernah terjadi sebelumya dalam sejarah. Media dan sosial media dikontrol oleh pemerintah.
