Fakta-Fakta Yusril dan Partai Bulan Bintang Bela Tanah Rakyat

Abadikini.com – Pemilu 2019 tinggal 32 hari jelang pemilihan 17 April 2019, Yusril Ihza Mahendra dan Partai Bulan Bintang (PBB) terus unjuk gigi membuktikan komitmennya dengan Tagline Bela Islam, Bela Rakyat dan Bela NKRI.

Yusril dan PBB lakukan pembelaan terhadap rakyat kecil melalui advokasi perjuangkan atas hak tanah rakyat, PBB ingin menunjukkan komitmen meski sekarang belum memiliki Fraksi di DPR RI, PBB selalu beri bukti bukan janji.

Karena jelang pemilu 2019 ini partai-partai di parlemen selalu berjanji ini dan itu kepada rakyat, menurut PBB seharusnya mereka beri bukti bukan janji karena mereka memiliki Fraksi di DPR RI.

Yusril dan PBB kini berjuang sekuat tenaga pada pemilu 2019 kali ini agar PBB kembali miliki Fraksi Partai Bulan Bintang lagi ditingkat pusat (DPR RI) maka PBB akan lebih sempurnakan kembali melakukan pembelaan terhadap hak-hak rakyat dalam segala sektor kehidupan.

Berikut ini Fakta-fakta Yusril dan PBB Bela Tanah Rakyat:

Yusril dan PBB Bela tanah warga kampung Sawah, Cilincing, Jakarta Utara

Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra bahas persoalan lahan dengan warga kampung Sawah, Cilincing, Jakarta Utara, Senin (25/2/2019)

Ketum PBB Yuslil Ihza Mahendra teruslakukan pengkajian dan pendalaman terhadap pesolan tanah yang dialami warga masyarakat Indonesia khusunya di kampung Sawah, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

Warga dan Yusril adakan pertemuan dengan 11 RT di kantor RW Kampung Sawah guna membahas satus hukum lahan warga, yang sebelumnya data-data persoalan tanah tersebut telah diserahkan ke Yusril pada Jumat pekan lalu.

“Rapat dengan Ketua 11 RT di Kantor RW Kampung Sawah, Cilincing, Jakarta Utara bahas masalah 1000 lebih lahan warga yang hingga kini tidak jelas statusnya,” kata Yusril dalam keteranganya yang diterima redaksi Abadikini.com, Senin (25/2/2019) malam.

Yusril dan PBB Bela tanah warga Kampung Japat, Pasar Ikan, Jakarta Utara

Suasana Dialog Antara Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra dengan Warga Kampung Japat, Pasar Ikan, Jakarta Utara, Minggu. (Istimewa/Abadikini)

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra dan rombongan kembali memenuhi permintaan masyarakat Kampung Japat,  Pasar Ikan, Jakarta Utara untuk berdialog mengenai masalah lahan yang dihadapi warga. Dialog dilaksanakan di tempat terbuka dihadiri Ketua RW, ulama, tokoh2 masyarakat dan sekitar 200an warga pada hari Minggu (3/3/2019) sore ini.

Lahan yang jadi permasalahan bersebelahan dengan Pelabuhan Sunda Kelapa yang sudah ada sejak abad 13 M. Lahan eks vervonding Belanda itu ditinggalkan sejak Indonesia merdeka, sehingga digarap oleh warga sejak tahun 1950 dan kini menjadi perkampungan yang padat penghuni.

Pada tahun 1990 Mendagri menerbitkan Hak Pengelolaan (HPL) kepada PT Pelindo. Namun PT Pelindo hingga kini tidak pernah mengganti rugi lahan warga. Sementara rakyat yang memohon hak atas lahannya, terganjal dengan HPL Pelindo. Sengketa terus berlanjut, hingga kini tidak ada penyelesaian yang kongkret.

Warga melalui para Ketua RW di Kampung Japat  minta agar Yusril menyelesaikan sengketa lahan yang berkepanjangan itu. Yusril pun bersedia dengan cara warga memberi kuasa hukum kepadanya. Dia akan bekerjasama dengan para Ketua RW dan RT serta tokoh2 masyarakat yang selama ini terlibat dalam perjuangan sertifikasi tanah di Kampung Japat.

Yusril dan PBB Bela tanah warga Kampung Sawah Indah, Cakung, Jakarta Timur

Suasana Dialog Yusril, Caleg PBB dan Warga Kampung Sawah Indah, Cakung, Jakarta Timur, Jumat, (1/3/2019)

Yusril berdialog dengan warga di Kampung Sawah Indah, Cakung soal persoalan hukum atas tanah-tanah mereka.

Dialog persoalan hukum atas tanah warga di kecamatan cakung ini berlangsung setelah Yusril dan caleg PBB gelar sosialisai Partai Bulan Bintang kepada warga Kampung Sawah Indah cakung.

“Dialog penyelesaian sengketa tanah warga di Kampung Sawah Indah, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur hari ini Jum’at 1 Maret 2019,” kata Yusril dalam rilisnya.

Yusril dan PBB Bela warga Nagari Gaduik Agam-Bukittinggi, Sumatera Barat

Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra saat mendengar aduan warga Nagari Gaduik, Agam-Bukittinggi soal masalah tanah di Bukit Tinggi, Sumbar, Senin (11/3/2019). Itimewa/Abadikini.com

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra bersedia membantu dan Membela masyarkat di kampung Nagari Gaduik Agam-Bukittinggi, Sumatera Barat untuk menyelesaikan persolan hukum atas tanah mereka yang diduga telah diklaim oleh TNI Angkatan Udara setempat.

Yasril yang juga sebagai Advokat senior ini menceritakan asal muasal tanah di Nagari Gaduik Agam-Bukittinggi setelah sebelumnya ia berdiskusi dengan masyarakat setempat. Menurut Yusril, setelah Jepang meninggalka Indonesia tanah tersebut tidak terurus lagi. Sehingga kata Yusril, memang ada ketentuan-ketentuan yang berlaku pada tahun 50an, bahwa tanah-tanah yang sempat diambil oleh militer Jepeng itu sebenarnya harus diselesaikan sampai pada tahun 1953 dan kalau tanah itu tidak dimanfaatkan lagi maka itu dikembalikan kepada masyarakat.

“Jadi memang kenyataanya sejak tahun 1953 itu tidak ada pemanfaatan apapun, karena itu dikembalikan lagi kepada masyarakat, baru pada tahun 2013 TNI Angkatan Udara mengklaim tanah ini sebagai asetnya mereka. Tapi, tidak ada alasan apapun yang dapat diajukan oleh TNI Angkatan Udara sehingga masyarakat yang sudah kembali menempati lahan ini mengajukan permohonan hak atas serifikat, hak milik dan itu dikabulkan oleh BPN ada sekitar ratusan jumlahnya.” kata Yusril kepada media di Gaduik, Bukittinggi, Sumbar, Senin (11/3/2019)

Akan tetapi kata Yusril, sejak tahun 2013 mereka yang mau ajukan hak atas pemilikan tanah itu tidak dilayani oleh BPN karena ada klaim dari TNI angkatan udara itu, “sehingga mereka yang mau jual belikan, mereka yang mau ajukan ke bank itu tidak dapat dilakukan karena BPN tidak meberikan klarifikasi,” ujar Yusril.

Yusril berharap, masalah ini bisa diselesaikan, karena klaim dari TNI Angkatan Udara itu sebenarnya tidak mendasar jadi kapan harus dilepaskannya klaimnya itu. Dan jika klaimnya itu tidak ada lagi maka kata Yusril, tanah ini menjadi kembali milik masyarakat dan siapa yang mau memohon hak ya harus dikeluarkan sertifikat atas namanya.

“Karena itulah kami mewakili kepentingan masyarakat disini untuk melakukan langkah pertama dengan cara bernegosiasi dengan BPN dan juga bernegosiasi dengan TNI Angkatan Udara dan juga melaporkan masalah ini kepada Presiden,” harapnya.

“Presiden kan punya program tanah untuk rakyat, sertifikasi tanah untuk rakyat jadi cukup besar konsen dari presiden kepada persoalan tanah ini,” sambungnya.

Selai itu, Yusril juga berharap, muda-mudahan dengan cara ini bisa selesai. Kalaupun tidak selesai maka Yusril menegaskan, tidak ada pilihan kecuali kami harus menggugat BPN ke pengadilan dan mungkin TNI akan termasuk sebagai pihak terkait. “kalau di pengadilan mereka harus buktikan bahwa klaimnya itu dasarnya apa. Kalau sudah masalah hukum berbicara kan sudah tidak ada lagi masalah kekuasaan, ada bukti, ada alasan kalau tidak ada bukti ya tidak bisa berbuat apa-apa,” tegasnya.

Penasihat Lembaga Advokat Bulan Bintang ini menambahkan, Jadi tugas dari masyarkat Nagri Gaduik ini dibebankan kepadanya dan kawan-kawan advokat Bulan Bintang yang akan membantu masyarakat melakukan penyelesaian terhadap masalah lahan ini.

“Saya berpendapat bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan sebenarnya dan saya masih percaya bahwa hukum itu bisa menyelesaikan konflik dengan cara yang damai, adil dan bermartabat,” pungkasnya.

 

  • 439
    Shares
Editor
Muhammad Saleh
Topik Berita

Baca Juga