Rakyat Diminta Urunan Capres-Cawapres? Terlalu…
Abadikini.com, JAKARTA – Kalau benar Harta Prabowo triliun, dan Sandiaga Uno juga triliun, baiknya pasangan capres-cawapres ini tidak membuka “dompet urunan rakyat”. Apapun nama dan tujuannya. “Urunan rakyat lebih baik disumbangkan buat masyarakat yang lagi kesusahan seperti korban gempa NTB,” kata Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia Prof. Budyatna.
Dalam pengumuman LHKPN yang dilihat di situs elhkpn.kpk.go.id, detail kekayaan Prabowo mencapai Rp 1.952.013.493.659. Pundi uang Prabowo meningkat ratusan miliar dibandingkan laporan harta terakhirnya pada 2014 senilai Rp 1,6 triliun dan US$ 7.503.134. Tahun itu, ada pula hutang sebesar Rp 28 juta.
Sementara cawapres Prabowo, Sandiaga Uno lebih tajir lagi. Dalam LHKPN tahun 2017, Sandiaga tercatat memiliki total harta Rp3,856 triliun dan 10,347 juta dolar. Bisa jadi, dalam laporan LHKPN terbaru nanti, harta Sandi juga bisa berlipat-lipat seperti Prabowo.
Bagaimana dengan harta kekayaan Jokowi? Presiden petahana ini belum mengupdate kekayaan terkininya. Namun berdasarkan data tahun 2014, Jokowi memiliki total harta Rp 30,07 miliar. Sedang Kiai Ma’ruf Amin terakhir melaporkan kekayaan pada 2001 saat menjadi anggota DPR. Total harta Kiai Ma’ruf Rp 427,232 juta.
Banyaknya harta Prabowo menimbulkan pertanyaan. Soalnya, Prabowo membuat program penggalangan dana untuk pencapresannya. Penggalangan dana ini diumumkan Ketum Gerindra itu pertama kali melalui video di akun Facebook-nya dengan tajuk @GalangPerjuangan, 21 Juni lalu.
Donasi ini, kata Prabowo, akan digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas politik saat pemilu berlangsung. Seperti untuk membayar saksi-saksi di tempat pemungutan suara, sampai kegiatan blusukan calon kepala daerah atau kader Gerindra ke desa-desa.
Hingga 3 Agustus lalu, dana yang digalang Prabowo sudah mencapai Rp1,3 miliar.
Guru Besar Politik UI Prof Budyatna menyebut, dengan harta Prabowo dan Sandi yang triliunan ini, sebetulnya sudah cukup untuk mendanai kampanye pasangan capres-cawapres itu. Apalagi ada isu, Sandi menyawer PKS dan PAN dengan masing-masing Rp 500 miliar alias setengah triliun.
“Kalau punya kekayaan triliunan seperti itu, kenapa harus minta saweran kepada masyarakat? Lebih baik kan diserahkan kepada masyarakat yang lagi kesusahan seperti korban gempa NTB,” ujar Prof Budyatna kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.
Meski begitu, Budyatna menggarisbawahi, penggalangan dana yang dibuat Prabowo ini sah dan tidak dilarang. “Tapi ya kurang elok saja,” imbuhnya.
Prof Budyatna menduga, Prabowo hanya sedang mengecek “ombak” dengan melakukan penggalangan dana itu. Semakin banyak yang menyumbang, bisa diartikan makin banyak pula yang mendukung. Dan sebaliknya.
Selain itu, penggalangan dana dilakukan sebagai manuver Prabowo mencitrakan diri sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat.
“Kalau Jokowi kan dicitrakan dekat dengan pengusaha, dengan asing atau aseng kalau kata Amien Rais,” selorohnya. “Nah, Prabowo mau menepis itu. Dia mendekatkan diri dengan rakyat dengan menggalang dana itu, seolah-olah dia butuh dukungan rakyat untuk melawan pengusaha dan cukong.”
Terpisah, anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade menyebut, penggalangan dana memang dilakukan bukan karena Prabowo bokek. Tetapi, dia mengakui, ongkos politik memang mahal. Prabowo ingin mengajak masyarakat bergotong royong untuk pesta demokrasi itu.
Dia menyebut, di negara demokrasi, penggalangan dana alias crowdfund biasa dilakukan di negara demokrasi. Di Amerika Serikat, Barack Obama dan Donald Trump menggalang dana dari pendukungnya untuk modal kampanye sebagai calon presiden.
“Tidak mungkin kan kampanye pakai dana Pak Prabowo sendiri, atau dana Pak Sandi sendiri, harus gotong royong. Kita mengajak masyarakat untuk sama-sama berjuang menuju perubahan. Partai pengusung seperti PAN, PKS, Demokrat, juga bergotong royong, sama-sama,” ujar Andre, seperi dikutip dari RMOL, Selasa (14/8/2018).
Menurut dia, ketimbang meminta dana dari cukong, jelas lebih baik meminta dana dari masyarakat. “Jadi nanti Pak Prabowo dan Pak Sandi utang kepada rakyat, bukan kepada cukong,” tegasnya.
Dia justru mengkritisi pasangan Jokowi-Ma’ruf. Menurutnya, jika Prabowo dan Sandi yang hartanya masing-masing berkisar Rp1,95 triliun dan Rp4 triliun saja masih menggalang dana dari masyarakat, bagaimana dengan Jokowi-Ma’arif yang nilai kekayaannya ditaksir berada di bawahnya.
“Kenapa sih ada nyinyir sama dana kampanye Pak Prabowo dan pak Sandi? Coba dong kritisi Pak Jokowi, hartanya di bawah pak Prabowo dan pak Sandi, lalu darimana dana kampanyenya? Tidak mungkin dengan dana sendiri. Coba dong ditanya. Itu harus ditanyakan biar transparan,” tandasnya. (ak.rmol)