Lima Usulan Indonesia dalam Debat DK PBB
Abadikini.com, NEW YORK – Menteri Luar Negeri RI Retno L.P Marsudi berbicara di forum debat Dewan Keamanan PBB (DK PBB) terkait misi perdamaian. Ada lima usulan Indonesia dipaparkan.
Indonesia sudah turut serta dalam misi pasukan perdamaian selama lebih dari 60 tahun. Sejak 1957, lebih dari 37 ribu pasukan perdamaian Indonesia turut serta dalam berbagai misi PBB.
Menlu Retno menyampaikan, hingga saat ini Indonesia termasuk dalam 10 kontributor terbesar untuk misi perdamaian PBB. Dengan 2.650 personel yang ditugaskan dalam sembilan misi, 83 diantaranya adalah personel perempuan.
“Bulan lalu saya mengunjungi pasukan di UNIFIL (Lebanon). Saya ingin berbagi pengamatan dari lapangan langsung,” ujar Menlu Retno Marsudi dalam debat di DK PBB, Rabu 28 Maret 2018 waktu New York, Amerika Serikat.
“Pertama, meski mengakui prinsip dasar dari Misi Perdamaian PBB, perlu dipertimbangkan ide baru dalam melindungi warga sipil dalam situasi konflik,” jelas Menlu Retno.
Menjadi pembicara pertama setelah 15 anggota DK PBB, Menlu menilai harus ada langkah baru untuk memastikan keamanan dari pasukan perdamaian yang bertugas di lapangan. “Kedua, sudah sepatutnya kita tidak hanya melakukan tugas seperti biasa,” tutur Menlu.
“Misi pasukan perdamaian harus terlatih dan mendapatkan perlengkapan dengan baik, selain juga memiliki sumber daya yang cukup. Mereka juga harus bisa memenangkan hati dan pikiran dari masyarakat tempat mereka bertugas. Hal ini termasuk menyediakan aktivitas masyarakat seperti penyediaan fasilitas kesehatan, membantu pendidikan dan membantu membantu kembali infrastruktur penting,” pungkas Menlu.
Setiap konflik memiliki dinamikanya sendiri, oleh karena itu sangat penting membuat formulasi pembangunan kapasitas bagi pasukan perdamaian. Menlu pun menambahkan, atas alasan ini Indonesia memiliki Pusat Pelatihan Pasukan Perdamaian pada 2007, yang digunakan untuk melatiu pasukan perdamaian Indonesia dan pusat pelatihan pasukan perdamaian di kawasan.
Efisiensi turut menjadi perhatian Menlu Retno dalam poin ini. Sebagai satu kesatuan, perlu dicari cara baru menyediakan perlengkapan yang efektif secara anggaran dan juga harus inovatif. Hal ini dapat dilakukan untuk mengatasi jurang kemampuan antara misi pasukan perdamaian. Ini termasuk di dalamnya partisipasi industri strategis dari negara berkembang.
“Ketiga, kemitraan yang kuat dan terkoordinasi harus ditingkatkan dalam misi perdamaian,” kata mantan Dubes RI untuk Belanda itu.
“TPCC (Pasukan dan anggota polisi dari negara yang berkontribusi) dan negara tuan rumah, harus diberikan lebih banyak suara dalam merancang mandat penugasan Misi Perdamaian PBB,” tegas Retno.
“DK PBB harus memastikan bahwa mandat itu harus jelas dan realistis, sejalan dengan hasil dari strategi yang bisa tercapai dan tetap berfokus kepada mendukung proses politik,” lanjut Menlu perempuan pertama Indonesia itu.
Penting bagi DK PBB untuk memformulasikan kebijakan yang fleksibel dan tak terbelenggu birokrasi. Hal ini menurut Menlu bisa membuat Misi Perdamaian bekerja lebih efektif, seraya menyambut upaya Sekretaris Jenderal PBB mengajukan reformasi dalam pilar keamanan di sistem PBB.
Keempat, Menlu Retno melihat keterlibatan organisasi regional dan sub regional untuk mendukung proses politik dalam misi perdamaian sangatlah penting.
“Kelima, perlu diperbanyak anggota misi perdamaian perempuan. Anggota perempuan dalam misi perdamaian ini mampu memenangkan hati warga lokal dan secara efektif melindungi warga sipil serta mencegah eksploitasi dan pelecehan seksual,” sebut Menlu.
Sebagai penutup, Menlu Retno Marsudi menegaskan kembali pencalonan Indonesia sebagsi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. “Indonesia akan tetap berkomitmen sebagai rekan utama demi perdamaian dunia,” tegasnya.
