Rentan Korupsi, KPK Bidik Pilkada Jabar 2018
Abadikini.com, BANDUNG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut 32 persen tindakan korupsi dilakukan oleh aktor politik atau politikus. Dengan dasar temuan tersebut, mereka bakal memberikan pembekalan terhadap para calon kepala daerah se-Indonesia yang terlibat dalam Pilkada 2018.
Hal itu termasuk di Jawa Barat yang saat ini akan menggelar pemilihan gubernur serta 16 Pilkada tingkat kota/kabupaten.
Guntur Kusmeiyano, Satgas Politik KPK mengatakan, hal itu merupakan upaya KPK dalam mewujudkan politik cerdas terintegritas. Rencananya, mereka akan memberikan pembekalan untuk para calon kepala daerah dan wakilnya se-Jabar di kantor KPU Jabar pada 17 April mendatang.
Nantinya pembekalan akan diikuti 4 pasangan calon gubernur dan 100 calon kepala daerah kota/kabupaten.
Pelaksanaan di Jabar akan berbarengan dengan Sulawesi Tenggara. Dan secara bertahap KPK akan berkeliling memberikan pembekalan terhadap 14 provinsi penyelenggara Pilkada lainnya.
“KPK ingin masuk di hulu, kami ingin menyampaikan di awal mana hal yang dilarang mana yang harus dilakukan. Ada beberapa layanan pemprov Jabar yang bisa jadi contoh. Kami juga sampaikan dari awal pendidikan pembekalan pada calon kepala daerah karena tidak semua punya basic pemerintahan,”ujar dia usai bertemu dengan Ketua Desk Pilkada Jabar, Iwa Karniwa di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa, (6/3/2018).
Menurut dia, banyak kerawanan yang harus diantisipasi yang bisa dihadapi oleh kepala daerah nantinya. Data terbanyak itu penyuapan, pengadaan barang jasa dan perizinan. Tiga titik itu akan jadi prioritas KPK yang akan disampaikan pada pembekalan yang akan disampaikan oleh pimpinan kpk.
“Kami ingin membangun sistem budaya politik yang terintegrasi di Jabar,”ujar dia.
Bukan Program Baru
Menurut dia, hal ini bukanlah program baru. Hal serupa pernah mereka lakukan pada Pilkada tahun 2013 silam. Mereka sampaikan hal baik, penyimpangan, dan soal modus juga.
“Silakan mereka bertanya sedetilnya apa upaya KPK. Jangan sampai kami dipersalahkan karena pelaku penyimpangan dilakukan aktor politik 32 persen. Luar biasa makanya kami masuk di hulu,” tutur dia.
Setelah Pilkada, pihaknya pun akan ke Kemendagri untuk kembali memberikan pembekalan setelah sebelumnya mereka memberikan materi terkait tata kelola pemerintah.
“Jadi kami ingin sampaikan perencanaan, rambu-rambu, agar anda selamat sampai nanti selesai menjabat,” tutur dia.
Sementara itu Iwa mengatakan, pihaknya mengapresiasi kegiatan pembekalan tersebut karena memiliki tujuan akhir yang mulia untuk dampak kedepan. Pasalnya yang akan dibangun itu untum membangun aktor politik yang cerdas dan integritas.
“Kan ada temuan KPK, 32 persen (pelaku korupsi itu aktor politik). Dengan demikian perlu dipersiapkan sejak awal. Tak hanya itu kita juga harus mulai juga pembekalan diberikan pada pelajar, mahasiswa,” ujar dia. (rafael.ak/pr)
