Refleksi Akhir Tahun, Pengamat Sebut Tahun 2017 Adalah Tahun Politik Kebencian, Pilgub DKI Pemicunya

abadikini.com, JAKARTA – Pengamat Politik dari Exsposit Strategic, Arif Susanto menyebut tahun 2017 sebagai tahun politik kebencian. Pilgub Jakarta 2017 adalah salah satu sumber pemicunya. Diantaranya masalah penistaan agama yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Dalam diskusi bertajuk ‘Tutup Tahun 2017, Jemput Tahun Politik 2018’, Arif menyebut Jakarta telah menjadi laboratorium bagi politik identitas.

“2017 marak penyalahgunaan perbedaan identitas sebagai instrumen kebencian demi politik elektoral. Lebih daripada daerah lainnya, Jakarta telah menjadi laboratorium untuk menyalahgunakan keberagaman identitas yang berdampak pada akumulasi kekuasaan di level elit, namun pembelahan sosial di level massa,” kata Arif Selasa, (26/12/2017).

Arif mengatakan indikasi pemindahan tegangan politik dari level elit ke level massa sudah terjadi sejak tahun 2014. Saat itu, politik dinilai gagal menjadi sarana moderasi konflik, tapi malah justru berbalik menjadi sarana mempertajam konflik dengan menyeret-nyeret massa dalam ajang perebutan kekuasaan.

Menurut Arif, potensi konflik akibat tegangan politik masih akan membayangi kontestasi politik 2018 dan 2019 mendatang. Potensi itu bisa semakin besar lagi apabila elit politik tidak puas dengan power sharing yang ada.

“Selain itu, kesenjangan ekonomi; kegagalan dalam penegakan hukum, HAM, dan antikorupsi; merosotnya profesionalisme TNI dan Polri serta tidak adanya institusi sosial di luar politik yang bisa memoderasi konflik adalah faktor-faktor yang dapat memperbesar potensi terjadinya konflik akibat tegangan politik,” jelas Arif.

Arif mengatakan tegangan politik dapat dikelola dengan baik apabila perluasan partisipasi sosial diikuti oleh kesediaan untuk berdialog dan menghasilkan konsensus. Jika sekenario buruk kontestasi politik 2018 dan 2019 bisa dihindari, Indonesia punya kesempatan untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi hingga mewujudkan reformasi birokrasi.

“Akselerasi literasi sosial di kalangan masyarakat hingga memperkuat pelembagaan politik dan mengonsolidasikan demokrasi bisa diwujudkan jika politik kebencian tidak terulang di 2018,” ujarnya. (Leo.ak/ts)