Ini Dia Draft Resolusi PBB Terkait Yerusalem yang Diveto Amerika Serikat
abadikini.com, JAKARTA – Amerika Serikat memveto rancangan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) yang disodorkan Mesir, Senin (18/12/2017). Setelah gagal lolos di DK PBB, rancangan resolusi serupa, yang menolak pengakuan Presiden AS Donald Trump soal Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel akhirnya lolos di Sidang Darurat Khusus Majelis Umum PBB, Kamis (21/12/2017).
Berikut rancangan resolusi DK PBB soal Yerusalem, yang diveto Amerika Serikat pada Senin (18/12) sebagaimana dilansir Times of Israel.
Menegaskan kembali resolusi yang relevan, termasuk resolusi 242 (1967), 252 (1968), 267 (1969), 298 (1971), 338 (1973), 446 (1979), 465 (1980), 476 (1980), 478 (1980 ), dan 2334 (2016).
Berpendoman pada tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), dan menegaskan kembali antara lain, bahwa akuisisi wilayah secara paksa tidak dapat diterima.
Mengingat status khusus Kota Suci Yerusalem, khususnya, perlunya perlindungan dan pelestarian dimensi spiritual, budaya dan keagamaan yang unik dari Kota tersebut, seperti disampaikan dalam resolusi PBB terkait.
Menekankan bahwa masalah status Yerusalem harus diselesaikan melalui negosiasi sesuai dengan resolusi PBB terkait.
Dalam hal ini, menyesalkan sedalamnya keputusan baru-baru ini soal status Yerusalem.
Menegaskan bahwa setiap keputusan dan tindakan, yang dimaksudkan untuk mengubah karakter, status atau komposisi demografi Yerusalem, tidak memiliki dampak hukum, dan batal sesuai resolusi Dewan Keamanan terkait, dan dalam ha ini menyerukan seluruh negara untuk menahan diri dari pembentukan misi diplomatik di Kota Suci Yerusalem, sesuai dengan Resolusi 478 (1980) Dewan Keamanan.
Menuntut agar semua negara mematuhi Resolusi Dewan Keamanan mengenai Kota Suci Yerusalem, dan tidak mengakui tindakan atau langkah apapun yang bertentangan dengan resolusi-resolusi tersebut.
Mengulangi seruan untuk membalikkan tren negatif yang membahayakan solusi dua negara, dan untuk mengintensifkan serta mempercepat upaya internasional maupun regional, dan dukungan yang bertujuan mencapai, tanpa penundaan sebuah perdamaian yang komprehensif, adil dan abadi di Timur Tengah, berdasarkan resolusi-resolusi PBB terkait, kerangka acuan Madrid, termasuk prinsip tanah perdamaian, Insiatif Perdamaian Arab dan Roadmap Quartet dan berakhirnya penjajahan Israel yang dimulai sejak 1967.
Tidak seperti di DK PBB, rancangan resolusi serupa yang menolak langkah unilateral Amerika Serikat soal Yerusalem, berhasil lolos di Sidang Darurat Khusus Majelis Umum PBB, Kamis (21/12/2017).
Sebanyak 128 negara mendukung resolusi, meskipun Presiden AS Donald Trump mengancam untuk mencabut bantuan bagi negara-negara yang mendukung resolusi tersebut. Resolusi Majelis Umum yang juga di-co-sponsori Indonesia itu mendapat penolakan dari sembilan negara, 35 negara abstain, dan 21 lagi menyatakan tidak hadir. (gubr.ak/cnn)
