APBD Tahun 2018 Kota Batam Telah Disahkan
abadikini.com, BATAM- Paripurna DPRD Kota Batam dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam tahun 2018 telah disahkan dalam agenda paripurna di ruang sidang Gedung DPRD Kota Batam, Jumat (24/11/2017) lalu.
Wakil Ketua I DPRD Batam, Zainal Abidin, saat membacakan Ranperda mengatakan, APBD 2018 sebesar Rp2,627.238.621.670. Namun ada defisit sebesar Rp86.1 miliar antara belanja dan pendapatan di APBD Batam 2018. Karena pendapatan diproyeksi sebesar Rp2,541.107.296.16.
“Ada defisit sebesar Rp86.131.325.508 miliar, dari pendapatan proyeksi,” ujar Zainal saat membacakan hasil pembahasan Ranperda APBD Batam.
Zainal mengatakan, dalam menetapkan APBD Batam, Badan Anggaran dan tim anggaran Pemerintah Daerah Pemko Batam memakai pola berimbang.
Sehingga defisit Rp86 miliar ini ditutup dengan pembiayaan penerimaan sebesar Rp88 miliar, dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2,1 miliar, sehingga didapat pembiayaan bersih sebesar Rp86,131.325.508.
“Sesuai ketentuan yang berlaku, kita memakai pola berimbang antara belanja dan pendapatan,” ujarnya.
Menurutnya, untuk pendapatan asli daerah sendiri ditargetkan sebesar Rp1,35 triliun, dana perimbangan sebesar Rp934 miliar serta pendapatan sah lainnya sebesar Rp248.8 miliar.
Sementara untuk belanja daerah terdiri dari belanja langsung sebesar Rp827.6 miliar dan belanja tidak langsung sebesar Rp1.69 triliun.
Penganggaran sendiri, diakuinya sudah sesuai ketentuan yang berlaku, di mana pos anggaran pendidikan sebesar 20 persen, kesehatan 10 persen dan pembangunan infrastruktur Batam 30 persen.
“Dalam pembahasan anggaran tetap memprioritaskan skala prioritas. efisiensi pengehematan dengan rasionalisasi pada belanja yang tidak ekstrim,” katanya.
Badan Anggaran DPRD Batam mengimbau pemerintah Kota Batam agar tetap mengupayakan sektor penerimaan daerah yang masih bisa ditingkatkan. Terutama pajak dan retribusi daerah dan menekan angka kebocoran pendapatan asli daerah.
“Kita memaklumi kondisi ekonomi saat ini, namun penerimaan daerah harus bisa meningkatkan kinerja dalam pendapatan daerah,” pungkasnya. (ak/Zulfahmi)