SPBU Asing Dinilai Wajib Bangun Infrastruktur

abadikini.com, JAKARTA- Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eri Purnomohadi menilai, pendatang baru di industri ritel migas harus mengikuti aturan di Indonesia, termasuk kewajiban membangun infrastruktur di daerah terpencil atau membangun depot.

Menurut Eri, Kementerian ESDM mewajibkan, dalam waktu tiga tahun, pemegang izin niaga umum harus membangun depot. Namun, selama ini, ritel asing yang sudah beroperasi tidak pernah membangun depot.

“Mereka hanya jualan doang, tidak ada nilai tambah untuk Indonesia. Saya tidak benci perusahaan asing, tapi harus ada sesuatu untuk republik ini, yakni investasi untuk infrastruktur,” kata dia di Jakarta, belum lama ini.

Eri mengatakan hal itu terkait beroperasinya SPBU baru asing di Jakarta bernama Vivo. Acara ini dihadiri Menteri ESDM Ignasius Jonan. Vivo menambah panjang daftar pemain SPBU asing di Indonesia. Sebelum Vivo, Shell dan Total telah lebih dulu masuk Indonesia.

Pendiri ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menegaskan, pemerintah harus lebih fair dalam melakukan pengaturan di sektor migas. Dengan dibukanya keran di bisnis hilir sektor migas, seharusnya pemerintah menerapkan persyaratan yang sama bagi semua pihak.

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng mengkritik Ignasius Jonan yang meresmikan operasional perusahaan SPBU Vivo. “Acara seperti itu itu cukup dilakukan event organizer. Sebab, secara etika, pemerintah memiliki BUMN yang juga bergerak di bidang migas, yaitu Pertamina,” kata dia.

Dalam hal ini, dia menuturkan, harusnya yang dilakukan pemerintah adalah upaya untuk membesarkan BUMN tersebut, menyelamatkan, dan berupaya agar BUMN tersebut berbuat secara optimal untuk memajukan masyarakat.

Jangan lupa, lanjut Salamuddin, keberadaan BUMN tersebut merupakan amanah UUD 1945, dalam hal mengelola cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Harusnya amanah konstitusi itu dijalankan pemerintah. Bukan malah menghadirkan perusahaan asing untuk menjadi kompetitornya dan bahkan meresmikan. Apalagi, lanjut dia, hal ini dilakukan ketika pada saat bersamaan, Pemerintah justru memaksa Pertamina untuk melaksanakan program BBM satu harga yang sangat memberatkan BUMN itu. (ak.bs)

Baca Juga

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker