Buntut Ledakan Pabrik Mercon di Tangerang, Menaker Hanif Dhakiri Didesak Mundur

abadikini.com, JAKARTA – Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hanif Dhakiri diminta untuk ikut bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik pabrik petasan yang terbakar, PT Panca Buana Cahaya. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia, Mirah Sumirat meminta agar politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu mundur dari kursi menteri.

“Menteri Tenaga Kerja harus mundur karena dia yang paling bertanggung jawab.  Tidak boleh serahin ke Dirjen begitu saja. Dia (Hanif) harus miliki kuping yang tajam kalau ada apa-apa. Wajib bertanggung jawab,” kata Mirah di Jakarta, Senin (30/10/2017).

Dia mengatakan kebakaran di pabrik mercon tersebut bukan hanya musibah semata namun juga menyisakan sejumlah pelanggaran kebijakan. Seperti tidak ditemukannya izin pabrik serta mempekerjakan anak di bawah umur.

Mirah menyebutkan pelanggaran aturan bisa sampai tidak ketahuan karena minimnya pengawasan dari dinas tenaga kerja baik daerah ataupun pusat.

 

“Inilah kita, keteledoran kebobrokan dari dinas tenaga kerja daerah atau pusat. Karena tidak ada pengawasan yang intensif atau periodik menurut saya,” paparnya.

Dia menilai bila alasan pengawasan minim lantaran kurangnya sumber daya manusia (SDM) itu hanya alasan  klasik. Sebab, kurangnya SDM seharusnya bukan menjadi soal. Oleh karenanya Mirah memandang pelanggaran-pelanggaran tersebut memang sengaja dibiarkan terjadi oleh Pemerintah.

“Dijadikan pembiaran. Yang salah pemilik. Pabrik petasan kan pasti beda dengan makanan karena akan berisiko tinggi ini gimana yang ada namanya penanganan secara khusus. Pemda setempat salah karena tidak ada kontrol. Dinas tenaga kerja pasti salah juga. Kok ada pabrik ini masa tidak ada laporan,” paparnya.

Untuk itu Mirah mengaku prihatin dan kecewa berat. Dia pun meminta adanya tindakan preventif sebelum kejadian dengan dilakukannya penyisiran terhadap pabrik-pabrik yang tak berizin.

“Mulai sisirlah itu pabrik diinventarisir. Pemerintah jangan main-main dengan ini harus tegas. Jangan juga lalai ketika aturan yang tidak dilaksanakan,” tutup Mirah. (beng.ak/dc)

Back to top button