Ini 4 Tuntutan dan Deklarasi Menolak Reklamasi dari Komite Penyelamat Teluk Jakarta

Reklamasi telah menjadi geliat pembangunan, pembangunan menjadi suatu keniscayaan di era modern. Pemikiran tentang pembangunan menjadi diskursus menarik, mulai dari Marx, Weber sampai Durkheim. Kelasnya Marxis, modernisasi Rostow memperkaya ulasan pembangunan sosial hingga pembangunan berkelanjutan. Kini, pembangunan telah menjadi ideology yang mengambarkan kegiatan-kegiatan mengejar pertumbuhan, namun implikasi sosilogis dalam pembangunan mesti menjadi perhatian utama untuk saling memberikan jaminan atas hak dan kelangsungan hidup antar sesama masyarakat.

Perubahan sosial dalam sebuah pembangunan menjadi kebutuhan perencanaan pembangunan. Dalam studi kasus reklamasi teluk Jakarta, hemat kami ini akan membawa semangat teori deferensiasi struktural ala Smelser.

Masyarakat yang mendiami pesisir Jakarta tentu secara kebudayaan telah berakar kehidupannya yang bersentuhan dengan laut dan pesisir, yang oleh pemprov DKI ingin mengeser kebiasaan hidup di pesisir dan laut ke daratan (baca, nelayan akan di evakuasi ke rusun yang disediakan).

Tentu setiap perubahan akan menimbulkan akibatnya, akibat dari diferensiasi struktural akan mengakibatkan persoalan baru yang berhubungan dengan problem integrasi, smelser menyarankan agar terbentuknya sebuah lembaga khusus untuk menjembatani kebutuhan masyarakat yang terdeferensiasi, namun di akui smelser problem integrasi bukan problem sederhana karena terdapat beberapa variable yang saling mempengaruhi. Akan terjadi konflik nilai antara masyarakat yang terdeferensiasi dengan lembaga khusus sebagai jembatan. Kondisi tersebut akan menimbulkan akibat-akibat lain yang lebih rumit.

Bersemangatnya Pemprov DKI mengencarkan reklamasi, dengan didorong oleh libido Menteri Koordinator Kemaritiman satu sisi, dan pada sisi yang lain genderang perang oleh kelompok civil society dan masyarakat pesisir teluk Jakarta maupun janji Anis Sandi, akan memunculkan ketidaksimbangan antara perkembangan pembangunan dan kelembagaan kemasyarakatan yang di perlukan, jika di biarkan bukan tak mungkin akan menimbulkan kerusuhan sosial, sebagaimana semangat smelser.

Berbagai kekacauan akan terjadi, para politisi akan memanfaatkan situasi untuk membuat agitasi politik hingga kekerasan dalam kerusuhan.

Setiap komunitas yang mendiami wilayah tertentu dalam jangka waktu yang cukup lama, tentu memiliki kearifan lokal (local wisdom) dalam pemanfaatan sumberdaya di wilayah sekitar, tak terkecuali nelayan di pesisir Jakarta. Ini balance dengan kajian antropolis Dove yang mengatakan bahwa nilai-nilai kearifan lokal bukan sebagai penghambat pembangunan, malahan dalam konteks tertentu budaya lokal di pandang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan. Jakarta dengan semangat reklamasi, kami berkeyakinan akan menghilangkan tradisi indonesia sebagai bangsa maritime.

Jika mengacu pada semangat Indonesia sebagai bangsa maritim, tentunya reklamasi tidak perlu ada, dan menghilang nalar spekulatif yang di bangun selama ini terkait reklamasi, ada yang lebih penting daripada sekedar mengikuti nalar spekulatif yang di bangun, yaitu nasib nelayan dan keberlanjutan ekosistem pesisir teluk jakarta

Dalam beberapa kesempatan, pada tanggal 22 Oktober dan 25 Oktober 2017, KPTJ melakukan pertemuan termasuk mengunjungi 17 pulau buatan terutama pulau G dan C,D. Banyak hal yang kami temukan di lapangan. Misalnya dahulu sebelum adanya reklamasi, nelayan sering mendapatkan 2000 ember kerang hijau perhari, namun sekarang paling banyak 100-200 ember perhari, dan juga menurunnya pendapatan nelayan belakangan ini

Selain itu, berdasarkan hasil penelusuran dan investigasi KPTJ, serta menganalisis maket pembangunan reklamasi teluk jakarta, kami pastikan suatu saat akan terjadi penyingkiran terhadap para nelayan yang mendiami teluk jakarta. Bukan hanya nelayan, tapi termasuk penghilangan kawasan cakar alam atau kepunahan habitat burung laut cikalang. Juga reklamasi di pastikan menutup akses nelayan serta menganggu kenyamanan ekosistem sekitar.

Mencermati situasi di atas dan beberapa kali pertemuan serta pantauan Komite Penyelamat Teluk Jakarta (KPTJ) di lapangan. Demi kepentingan keberlangsungan ekosistem pesisir dan nelayan teluk jakarta. KPTJ yang terdiri dari KMP Nawacita, Garda Nawacita, HMI Cab. Pustara Bidang LH, Persatuan Nelayan Tradisional (Pantas) Muara Angke, Forum Mahasiswa Pademangan, Front Penyelamat Teluk Jakarta, Front Anak Nelayan Indonesia, Koalisi Mahasiswa Batavia, Nelayan Cilincing, Koalisi Masyarakat untuk Keselamatan Ekologis menyampaikan tuntutan:

1. Demi keselamatan ekologis pesisir, teluk jakarta di larang dari aktifitas Reklamasi

2. Menuntut Presiden Republik Indonesia, Yang Mulia Bapak Joko Widodo untuk menerbitkan Kepres Penghentian Reklamasi di Utara Teluk Jakarta

3. Menagih Janji Anis Sandi untuk merealisasikan janjinya menolak Reklamasi Teluk Jakarta

4. Kepada Menteri KKP, Ibu Susi Pudjiastuti dan Bapak Luhut Binsar Panjaitan selaku pencabut Moratorium untuk bertanggung jawab atas nasib para nelayan dan kerusakan ekologis di utara teluk jakarta

Mahyudin Rumata
Komite Penyelamat Teluk Jakarta