Anggaran Gedung Baru DPR 5,7 Triliun, Rp 601 Miliar Untuk Perencanaan Saja
abadikini.com, JAKARTA- Rencana pembangunan gedung baru DPR resmi masuk APBN 2018 dengan total anggaran Rp601 miliar. Namun, anggaran ini belum untuk pembangunan fisik gedung, melainkan hanya untuk proses perencanaan saja. Perencanaan dimaksud meliputi biaya konsultan perencanaan dan manajemen konstruksi baik untuk pembangunan gedung baru DPR maupun alun-alun demokrasi.
Ke-2 proyek ini bagian dari rencana penataan kawasan parlemen yang digagas DPR sejak beberapa tahun lalu. “Pemerintah sudah ada anggaran Rp601 miliar, dikhususkan untuk perencanaan saja,” kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Anggaran Rp601 miliar ini akan dialokasikan untuk proyek gedung baru sebesar Rp320,44 miliar dan alun-alun demokrasi Rp280 miliar. Total alokasi anggaran ini masuk dalam pagu anggaran DPR yang disahkan dalam UU APBN 2018 sebesar Rp5,7 triliun.
Pelaksanaan pembangunan seluruhnya diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Sekretariat Jenderal DPR. Persetujuan pemerintah atas angka Rp601 miliar diakui sudah melalui kajian Kementerian PUPR.
“Dulu tidak mendapat persetujuan, baru kemarin itu kembali diajukan oleh Kementerian Keuangan dan itu sudah tertera di APBN yang kemarin diketok,” ujar Agus. Mengenai total anggaran untuk proyek penataan kawasan parlemen berikut fasilitas yang ada di dalamnya, Agus mengakui belum bisa mengetahui nominalnya.
Besaran anggaran baru bisa diketahui setelah konsultan perencanaan bekerja. “Jadi, sekarang ini yang ada adalah anggaran untuk konsultan perencanaan saja,” papar politikus Partai Demokrat ini.
Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPR Damayanti membenarkan total anggaran Rp601 miliar tersebut hanya untuk tahap konsultan perencanaan dan manajemen konstruksi, belum menyentuh proyek pembangunan fisik gedung.
“Tidak serta-merta langsung membangun gedung, harus ada perencananya, konsultan perencana, konsultan manajemen konstruksi dulu, baru dibangun,” kata Damayanti.
Mengenai besarnya jumlah anggaran di APBN 2018, Damayanti menegaskan itu hanya berupa pagu tertinggi. “Memang Rp601 miliar pagunya, angka tertinggi, tapi bisa berkurang; kalau lebih tidak mungkin, pasti berkurang dari berapa yang dipakai,” tandas Damayanti.
Besarnya anggaran untuk proyek gedung DPR ini menuai beragam kritik. Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus meminta semua pihak untuk melakukan pengawasan pada pelaksanaannya nanti.
“Bila perlu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) turun tangan untuk memastikan tak ada penyelewengan dalam proyek tersebut,” ujarnya. Menurut dia, pemerintah saat ini cenderung mudah menyetujui anggaran DPR akibat hubungan yang sangat harmonis antara kedua lembaga.
Namun, dia menyayangkan dampak negatif dari “bulan madu” pemerintah dan DPR ini, yakni nyaris tidak ada lagi peran check and balances antara satu dan yang lainnya. “DPR dengan mudah menjadi stempel bagi program pemerintah, dan pemerintah pun menikmati setiap dukungan DPR tersebut.
Dukungan anggaran untuk gedung baru, saya kira lahir dalam suasana penuh harmoni tersebut,” kata Lucius. Namun, DPR berdalih bahwa proyek tersebut jelas dibutuhkan. Dibanding kegiatan pemerintah yang biayanya triliunan, proyek tersebut dinilai masih jauh lebih penting.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai anggaran Rp601 miliar untuk pembangunan gedung baru DPR lebih bermanfaat dan bernilai ketimbang membiayai acara Annual Meetings International Monetary Fund (IMF)-World Bank (WB) Group 2018 (AM 2018) di Bali dengan anggaran Rp1 triliun.
Menurut Fadli, gedung baru DPR memiliki manfaat jangka panjang dan menjadi aset negara. “Ya, itu mau bikin seminar IMF Rp1triliun di Bali tahun depan. Ya, mendingan bikin gedung DPR. Ini milik negara, bukan milik perorangan, kalau seminar kan habis,” kata wakil ketua umum Partai Gerindra ini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. (ak.okzn)
