Menteri Rini Tendang Boni Hargens dari Kursi Dewan Pengawas LKBN Antara, Adakah Kaitannya dengan Isu Narkoba?
abadikini.com, JAKARTA — Menteri BUMN Rini Soemarno memberhentikan pengamat politik Boni Hargens dari kursi Dewan Pengawas LKBN Antara, Selasa (29/8/2017).
Boni yang juga mantan timses Jokowi pada Pilpres 2014 diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas LKBN Antara menggantikan Hadi Djuraid pada 25 Januari 2016 silam.
Selain Boni, Menteri Rini juga memberhentikan Ketua Dewan Pengawas DJ Nachrawi dan Anggota Dewan Pengawas Ahmad Mabruri Mei Akbari.
Surat pemberhentian dan pengangkatan diserahkan langsung oleh Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (29/8/2017).
“Saat yang bersamaan Kementerian BUMN selaku Wakil Pemerintah sebagai pemilik modal Perum LKBN Antara juga mengangkat Sutrimo sebagai Ketua Dewan Pengawas, dan Santoso sebagai Dewan Pengawas Independen,” kata Fajar melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (29/8/2017).
Publik pun berspekulasi atas pemberhentian Boni dari LKBN Antara. Sebagian besar opini publik mengkaitkannya dengan sejumlah peristiwa kontroversial yang melibatkan Boni Hargens, terutama terkait narkoba dan dunia malam.
Pada Juli 2017, Boni sempat diterpa isu tak sedap saat live sebagai narasumber membahas seputar Perppu Ormas di salah satu stasiun TV swasta.
Kala itu Boni dituduh sedang sakaw saat sedang tampil live di TV. Spontan Boni pun membantah tuduhan itu dan mengklarifikasinya bahkan ia mengancam akan melaporkan pihak-pihak yang menuduhnya sebagai pengguna narkoba.
Jauh sebelumnya, pada Februari 2015, Boni juga pernah terjaring razia narkoba di salah satu tempat hiburan malam di Jakarta.
Saat itu Boni menolak untuk melakukan tes urine sekaligus mengancam petugas dengan mengatakan bahwa dirinya punya hubungan dekat dengan Istana (red: Presiden Jokowi).
Seperti diketahui di berbagai media, saat itu hasil tes urine dari pria yang dikenal sebagai loyalis Presiden Jokowi itu dinyatakan negatif menggunakan narkoba.
Dengan demikian spekulasi publik yang mengaitkan pemberhentian Boni dari kursi jabatan Dewan Pengawas LKBN Antara terkait dengan narkoba dan kebiasaannya menikmati dunia malam tidak dapat sepenuhnya diterima.
Pemberhentian dan pengangkatan Dewan Pengawas atau biasa disebut Komisaris di seluruh perusahaan BUMN merupakan kewenangan penuh Menteri BUMN Rini Soemarno. (beng.ak)
