Koordinator Aksi Mimbar Bebas: Rezim Zumi Zola Gagal Total
abadikini.com, JAMBI – Aksi mimbar bebas mengupas program kerja Jambi Tuntas 2016-2021, yang dihadiri ratusan massa kemarin (15/8/2017) menyebut, kinerja Gubernur Jambi Zumi Zola bakal gagal. Jamhuri, koordinator aksi mimbar bebas, mengatakan, dua tahun kepemimpinannya, Zumi Zola belum juga merealisasikan janji politiknya.
“Pointer-pointer janji politiknya belum banyak yang jalan, bahkan dipastikan gagal. Kita memprediksi, rezim Zumi Zola ini gagal total,” kata Jamhuri, Selasa (15/8/2017), di gedung DPRD Provinsi Jambi.
Gagalnya rezim ini, kata dia, ditandai dengan rendahnya serapan anggaran belanja Pemprov Jambi. Berdasar penelusuran ia bersama rekan-rekannya masih di bawah 30 persen.
Tak hanya anggaran belanja Pemprov Jambi, serapan anggaran yang bersumber dari APBN juga menurutnya tidak optimal. Bahkan, Pemprov terancam finalti, pasalnya serapan anggaran APBN tahap pertama tidak mencapai 75 persen.
Jika ini terjadi, Jambi ke depan, menurut dia, terancam tidak akan mendapat kucuran dana APBN dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) di tahap kedua dan juga tahun depan. “Jangankan nak mencari duit ke pusat, ngabisin duit yang ado ini bae tidak mampu dio menghabiskannyo,” sebut Jamhuri.
Menurut dia, tidak optimalnya serapan anggaran ini, salah satunya dampak dari lambannya Gubernur Zumi Zola menetapkan pejabat pada organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup pemerintah provinsi Jambi. “Secara tidak langsung, ini tentu akan berdampak pada menurunnya kemampuan ekonomi masyarakat. Karena belanja pemerintah rendah,” kata dia, lagi.
Atas dasar ini, Jamhuri dan rekan-rekannya berpendapat, rendahnya serapan anggaran ini juga multy effect lemahnya kepemimpinan Zumi Zola dalam memimpin Jambi. “Akibat kebijakan yang salah, kepentingan masyarakat yang dikorbankan,” ujar Jamhuri.
Tak hanya itu, kegagalan pelaksanaan Jambi Tuntas juga tergambar dari rendahnya kemampuan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jambi dalam menyerap sumber pendapatan asli daerah. Bahkan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi 2017, PAD Jambi hanya tumbuh 2,41 persen, atau sebesar Rp 33,62 miliar dari target PAD tahun anggaran 2017 sebesar Rp 1,393 triliun rupiah.
Jamhuri sendiri meyakini, Jambi Tuntas yang diimpikan masyarakat Jambi tidak akan pernah bisa tercapai sebagaimana mestinya.
Sementara, pekerjaan rumah (PR) berat masih menunggu sikap dan kebijakan gubernur selaku kepala daerah. Salah satunya mewujudkan janji politik penyediaan lahan pertanian abadi. Hal ini, menurut Jamhuri, mustahil diwujudkan jika pejabat yang ditunjuk tidak berani mengambil sikap.
Tak hanya itu, misi Zumi Zola untuk mengembalikan Pulau Berhala juga dianggap janji politik yang membodoh-bodohi masyarakat. “Bahkan sudah tidak tercantum lagi dalam RPJMD Jambi Tuntas 2016-2021,” kata Jamhuri.
Indikasi kegagalan rezim Zola ini, menurut dia, semakin menguat seiring munculnya isu praktek penguasaan proyek di lingkungan sekretariat Pemprov Jambi oleh orang-orang dekat Zumi Zola. “Sekarang ada istilah tim lima. Kalau mau dapat proyek harus izin orang ini. Terakhir, penentuan pejabat Pemprov juga berdasar kehendak dan pesanan tokoh-tokoh sakti di lingkaran Zola,” ujar Jamhuri, dalam press rilisnya. Isu yang berkembang ini, menurut dia, akan berpengaruh terhadap konsentrasi Gubernur dalam mewujudkan Jambi Tuntas.
Menanggapi hal ini, Plt Sekda Provinsi Jambi, Erwan Malik, mengatakan, hingga Agustus ini target PAD sudah mencapai 53 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1,189 triliun. “Berdasar data update terakhir, perolehan PAD mencapai Rp 639,067 miliar yang bersumber dari lima sumber pajak daerah,” kata Erwan.
Jumlah itu, menurut dia, sudah tepat dan sesuai dengan target anggaran yang ditetapkan dalam perencanaan APBD Provinsi Jambi tahun 2017. “Itu sudah sesuai dengan target tahapan,” ulasnya.
Sedangkan untuk DAK, saat ini serapannya sudah mencapai 53 persen. Sedangkan serapan belanja baru sampai 39 persen. “Serapan belanja ini yang rendah, baru 39 persen. Termasuk fisik,” ungkap dia.
Namun Pemprov, kata dia, sudah menekankan jajaran aparatur Setda Provinsi Jambi untuk menandatangani fakta integritas, mengejar serapan anggaran hingga akhir tahun nanti mencapai 95 persen.
“SKPD sudah menandatangani fakta integritas untuk mendorong serapan anggaran 95 hingga akhir tahun. Dan kontraknya berakhir hingga 20 Desember. Jadi, kita lihat saja nanti,” tandasnya.(tim.admin.ak)
Sumber: Serujambi
