Terkait Rumah Sekap, Muchtar Effendi: Ini Indikator Kebusukan Lembaga KPK

abadikini.com, JAKARTA- Pengamat politik Network for South East Asian Studies (NSEAS) Muchtar Effendi Harahap angkat bicara soal kabar Rumah Sekap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diungkap  Niko Panji T saat memberikan keterangan di bawah sumpah di depan Pansus Angket KPK. Ada tiga tempat digunakan KPK. Yaitu Boulevard Raya-Kelapa Gading, Depok-Jawa Barat, dan salah satu hotel di DKI Jakarta.

Baca Juga

Menurut Muchtar, Setelah kesaksian Niko di DPR, Rumah Sekap atau Safe House isu itu menjadi sebuah polemik khususnya antara KPK dan Pansus. Issue ini membuat KPK sangat bereaksi dan mengecam Pansus tidak bisa membedakan antara Rumah Sekap dan Safe House. Tetapi, Pansus tidak menggubris klaim KPK itu, malah berencana mau kunjungi Rumah Sekap dimaksud.

“Masalah Safe House atau Rumah Sekap KPK ini sesungguhnya menunjukkan salah satu indikator kebusukan lembaga KPK. Rumah sekap ini jelas ilegal dan bagaikan tempat Rezim Fasis menyiksa rakyat tak patuh” Kata Muchtar Effendy melalui rilisnya pada Jumat, (11/8/2017) di Jakarta.

 

Melalui rilisnya dirinya mengatakan, ada tiga kelompok informasi mereka terima terkait kelakuan KPK. Pertama, Pansus mendapatkan informasi, KPK memiliki dua rumah sekap. Rumah sekap itu digunakan untuk mengondisikan saksi palsu untuk suatu perkara. KPK menyekap orang dijadikan sebagai saksi palsu.

Muchtar juga menambahkan bahwa Dalam proses penyekapan sekaligus pengkondisian saksi palsu itu, KPK juga menyertainya dengan tindakan kekerasan di dalamnya. Kedua, KPK melakukan praktik tukar guling kasus. Ketiga, KPK “membina” koruptor. Hal itu berkaitan dengan dugaan keberadaan mafia penyitaan aset di lembaga antirasuah tersebut. Ada aset sudah disita, tapi dikelola oleh tangan lain. Ada mafia sita aset.

“Saya sependapat dengan penilaian Pansus Angket KPK bahwa KPK melanggar hukum karena Safe House harus dikelola Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), bukan penegak hukum seperti KPK” Katanya

Baginya, kegiatan KPK di Safe House atau Rumah Sekap baik untuk Saksi maupun Tersangka harus didampingi Pembela atau Lawyer. Ini prinsip HAM universal. Apakah masalah Rumah Sekap ini ilegal atau tidak, perlu dijawab melalui forum pengadilan, biar para Hakim memutuskan. Secara politik polemik masalah Rumah Sekap ini tergantung persepsi dan sikap publik. Obyektivitas penilaian Rumah Sekap ini ilegal, publiklah menentukan. Tergantung seberapa banyak rakyat mendukung pendapat DPR.

Baca Juga: Yusril Bilang KPK Seperti Toko Kelontong!

Dirinya juga menyampaikan bahwa  harus melihat masalah ini dari kasus kesaksian Niko yang telah menggugat KPK ke Mabes Polri atas perlakuan terhadap dirinya. Semoga gugatan Niko ditindaklanjuti ke Pengadilan hingga jelas ttg status hukum Rumah Sekap tsb. Memang ada kesepakatan antara KPK dan LPSK soal Safe House, namun kesepakatan itu tidak ada hubungan dengan Rumah Sekap dimaksud Niko.

“Saya sangat mendukung, Pansus Angket KPK bisa nembuktikan KPK sudah menyalahgunakan kekuasaan atau “abuse of power” dengan menggunakan Rumah Sekap. Pembuktian fakta ini sangat dibutuhkan untuk obyektivitas dan kebenaran. Bisa jadi, Pansus sudah punya data dan fakta sejumlah Rumah Sekap KPK di luar kasus Niko” Katanya

Muchtar juga menegaskan untuk pendukung atau pembela KPK, bahwa pembuktian fakta ini jelas bisa membuat mereka di mata publik sebagai buta data dan fakta. Kebusukan KPK menjadi semakin jelas selama menjalankan pemberantasan korupsi.

Dia juga membeberkan bahwa Kini KPK sebagai penegak hukum sudah tidak independen, cenderung memihak terhadap penguasa negara. Sejumlah kasus KPK tidak lanjuti karena tidak mau konflik dengan kekuatan oligarki dan penguasa negara. Sebagai contoh kasus hukum dimaksud, yakni BLBI, Cost Recovery migas, Bank Century, Pembelian Tanah RSSW terakhir Pelindo 2, pulau palsu/reklamasi pantai utara Jakarta.

“Kita memang membutuhkan penegak hukum yang independen tetapi sudah tidak ada pada diri KPK” Ujarnya (gh/ak)

Baca Juga

Back to top button